Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021
P. 90
JURUS MENAKER PERBANYAK PENYANDANG DISABILITAS MASUK DUNIA KERJA
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut belum banyak penyandang
disabilitas yang masuk dunia kerja. Dari total penyandang disabilitas yang masuk usia kerja yang
sebanyak 17,7 juta, yang masuk dunia kerja hanya sebanyak 7,8 juta orang. Artinya, Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penyandang disabilitas hanya 44%, jauh di bawah TPAK
nasional yang sebanyak 69%.
"Kalau lihat angka ini rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas
menunjukkan bahwa banyak penyandang disabilitas sudah terlebih dahulu mundur dan tidak
berani masuk ke pasar kerja," ujar Ida dalam acara Dialog Interaktif Ketenagakerjaan Inklusif
dengan APINDO, Rabu (24/2/2021).
Untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja, Kementerian
Ketenagakerjaan, kata Ida telah menyiapkan berbagai upaya dalam membangun ekosistem
ketenagakerjaan yang inklusif.
"Pertama kami terus melakukan sinergi dengan perusahaan, BUMN dan BUMD serta pemangku
kebijakan lainnya untuk membuka lapangan kerja yang inklusif seluas-luasnya salah satunya
tanggal 22 Juli 2020 Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN telah melakukan
penandatanganan nota kesepahaman bersama tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga
kerja disabilitas pada BUMN," paparnya.
Kementerian Ketenagakerjaan disebut juga terlibat dalam penyusunan modul yang
diperuntukkan dalam penyelenggaraan pelatihan sensitivitas disabilitas baik di sektor pemerintah
perusahaan swasta, BUMN dan BUMD.
"Saya kira modul ini adalah standar pemberian edukasi sensitivtas disabilitas yang harus
dilaksanakan berbagai sektor," imbuhnya.
Pihaknya juga telah menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit
Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan dan Permenaker 21 tahun 2020 tentang
Pedoman Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan.
"Ke depannya saya kira kami akan terus melakukan sinergi dengan Kemenko PMK, kementerian
dalam negeri dan bappenas untuk mendukung penyelenggaraan unit disabilitas daerah bidang
ketenagakerjaan termasuk untuk mengoptimalkan peran ULB dalam memasifkan pemahaman
ketenagakerjaan di daerah," timpalnya.
89
