Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JANUARI 2021
P. 36
Pada Juli 2020, para buruh melakukan pelaporan tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan
oleh PT. Gorom Kencana ke Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur. Akhirnya
pada Agustus 2020, Dinas Tenaga Kerja Provinsi melakukan mediasi antara PT. Gorom Kencana
dengan buruh.
Hasilnya, pihak perusahaan menyepakati untuk menjalankan aturan Ketenagakerjaan terkait cuti
haid, cuti melahirkan, santunan untuk orang meninggal, pembayaran upah apabila buruh sakit
dengan surat keterangan dari Puskesmas.
"Mengenai upah dan pengangkatan menjadi buruh tetap belum dibahas," tuturnya.
Selanjutnya pada 31 Agustus 2020, Pengawas Provinsi Jawa Timur mengeluarkan nota khusus
pengawasan terkait hubungan kerja buruh di PT Gorom. Hasilnya, pemeriksaan buruh PT Gorom
dan pihak perusahaan harus menghormati perjanjian hubungan kerja waktu tertentu (kontrak)
yang telah dibuat.
Hal ini ditolak oleh buruh dan FSBK karena jelas-jelas bertentangan dengan aturan hukum di
atasnya, yaitu Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang hubungan
kerja.
Selanjutnya pada Desember 2020, para buruh PT Gorom Kencana mengajak bipartite pihak
perusahaan terkait hubungan kerja. Hasilnya, pihak perusahaan menunggu anjuran dari Dinas
Tenaga kerja Kota Surabaya.
"Tanggal 23 Desember 2020, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengeluarkan anjuran yang
isinya agar 99 orang buruh PT Gorom Kencana diangkat menjadi buruh tetap," kata dia.
Reporter Tirto telah mencoba menghubungi Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Johnny
Eddizon Isir sebanyak tiga kali untuk mengkonfirmasi perihal kabar penangkapan tersebut.
Namun hingga berita ini ditayangkan, Johnny belum juga merespons.
35
