Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JANUARI 2021

Kedua, lanjut Benny adalah penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi guna meningkatkan
good governance pelayanan penempatan dan pelindungan PMI. BP2MI melakukan revitalisasi
kelembagaan dari BNP2TKI menjadi BP2MI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Alhamdulillah Tahun ini BP2MI memperoleh 3 penghargaan selain penghargaan WTP dari BPK
atas kinerja 2019," kata Benny.

Ketiga, tepat di peringatan Migrant Day 18 Desember 2020, Presiden telah memberikan kado
istimewa berupa fasilitas layanan khusus VVIP untuk PMI di bandara Soekarno Hatta Terminal
3. Fasilitasi tersebut yaitu Lounge PMI, Jalur Cepat PMI, Helpdesk & Media, Sosialisasi Digital
dan Gerai Purna PMI.

Keempat, adalah modernisasi Sistem Pendataan Secara Terpadu SISKOP2MI, yaitu sistem
komputerisasi untuk pelayanan penempatan dan pelindungan PMI yang disesuaikan dengan
proses penempatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Benny menjelaskan, berbeda dengan SISKOTKLN, SISKOP2MI akan menjadi sistem tunggal
mulai dari penyediaan informasi peluang kerja luar negeri, proses penempatan, pengaduan,
fasilitasi penyelesaian masalah, hingga pemberdayaan dimana sebelumnya merupakan sistem-
sistem tersendiri.
Kelima, sesuai dengan amanah UU No.18/2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
pasal 30, BP2MI telah mengeluarkan Peraturan BP2MI No.9/2020 tentang Pembebasan Biaya
Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam Perka tersebut, bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan berupa tiket
keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat
kompetensi kerja, jasa perusahaan, penggantian paspor, surat keterangan catatan kepolisian,
jaminan sosial PMI, pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri.
Peraturan BP2MI tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI tersebut akan membebaskan
biaya penempatan pada 10 jenis jabatan yang terkategorikan sebagai jabatan informal dan
jabatan rentan.

Keenam adalah Pembenahan Tata Kelola PMI Sea-based. BP2MI mendorong agar PP Awak Kapal
Perikanan Migran dan Awak Kapal Niaga Migran yang penyusunannya sudah dilakukan selama 3
tahun ini dapat segera diterbitkan dengan masa transisi 6 bulan. Karena jika lebih dari itu, maka
akan memperpanjang daftar pengaduan dan eksploitasi ABK yang ujung-ujungnya ditangani oleh
BP2MI.

Ketujuh, yaitu Penguatan Skema Penempatan PMI dalam rangka Peningkatan Penempatan PMI
Terampil dan Profesional. Kedelapan yaitu Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial bagi PMI dan
Keluarganya baik di dalam maupun di luar negeri.
Sedangkan program prioritas ke sembilan, kata Benny, adalah peningkatan sinergi dan
koordinasi multi stakeholder tata kelola penempatan dan pelindungan PMI serta Keluarganya.( .

75