Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JANUARI 2021
P. 71
Judul Implementasi UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha
Nama Media investor.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://investor.id/business/implementasi-uu-cipta-kerja-tingkatkan-
kemudahan-berusaha
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-01-04 10:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Sadino (Praktisi Hukum dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia) Tujuan utama dari
dibentuknya UU Cipta Kerja tentunya untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja
seluas luasnya bagi tenaga kerja di Indonesia. Jangan sampai aturan yang ada malah
mempersulit para pencari dan pemberi kerja baik di pusat maupun daerah
positive - Sadino (Praktisi Hukum dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia) Tetapi harus
dicamkan bahwa UU Cipta Kerja ini haruslah melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan
yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM
serta industri nasional
negative - Sadino (Praktisi Hukum dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia) Jangan sampai
judulnya menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya tetapi perusahaan atau industri yang ingin
membuka usaha atau lapangan kerja malah dipersulit dengan aturan yang rumit dan mencekik
atau ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi. Makanya, regulasi yang
menghambat penciptaan lapangan kerja harus dipangkas
positive - Sadino (Praktisi Hukum dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia) Undang-Undang
Cipta Kerja ini adalah sesuatu yang baru di kita, Tapi memang ada perkembangan hukum yang
baru, kebetulan saya juga praktisi hukum dan akademisi berpendapat bahwa gagasan yang baru
tentu yang harus kita support, harus kita dukung agar implementasinya berjalan sesuai harapan
pemerintah
Ringkasan
Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai dapat
meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab, UU Cipta kerja sendiri dibuat untuk
penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi karena banyaknya aturan dan regulasi
yang menghambat penciptaan lapangan kerja baik di pusat maupun di daerah.
70
