Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JANUARI 2021

AKADEMISI: TITIK PENTING DARI PENERAPAN UU CIPTAKER DALAM PEMULIHAN
EKONOMI ADALAH UMKM
Pandemi Covid-19 tengah melanda dunia, termasuk Indonesia . Situasi dan kondisi tersebut
memberikan dampak buruk bagi pergerakan perekonomian dunia, begitu pula perekonomian
nasional Indonesia yang ikut tedampak.

UMKM menjadi salah satu penunjang perekonomian nasional yang terkena imbas dari pandemi
Covid-19 . Guna mengantisipasi kemungkinan terburuk dari laju perekonomian nasional yang
disebabkan pandemi, Pemerintah Indonesia akhirnya resmi memberlakukan UU Cipta Kerja
dengan tujuan memperbaiki perekonomian dan sebagai upaya melindungi UMKM.

Akademisi dari Universitas Al Azhar Indonesia Sadino menilai pengembangan UMKM dan
Koperasi dalam UU Cipta Kerja ( Ciptaker ) merupakan titik penting dalam pemulihan
perekonomian nasional.

"Titik penting dari penerapan UU Ciptaker dalam pemulihan perekonomian adalah dalam hal
pengembangan UMKM dan koperasi," kata Sadino dalam keterangan tertulis pada Senin, 04
Januari 2021 di Jakarta.

Menurutnya, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan
terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya menyerap
tenaga kerja seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan kemajuan antar daerah dalam
kesatuan ekonomi nasional.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Sadino mengatakan bahwa UU Cipta Kerja harus
menjamin setiap warga negara dalam memperoleh pekerjaan, imbalan, dan perlakuan adil serta
layak dalam hubungan kerja.

Menurutnya, regulasi tersebut menawarkan berbagai macam kemudahan dalam melakukan
usaha dan perlindungan bagi UMKM.

"Tetapi harus dicamkan bahwa UU Cipta Kerja haruslah melakukan penyesuaian berbagai aspek
pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi
dan UMKM serta industri nasional," katanya.

Dia meyakini bahwa pengembangan UMKM akan memberikan kontribusi penciptaan lapangan
kerja baru bagi masyarakat luas. Jika dilihat, sektor tersebut menyediakan lapangan kerja
terbesar di Indonesia dengan 97 persen pekerja bekerja di sektor tersebut.

Pemerintah harus melakukan penyesuaian dari berbagai aspek pengaturan yang berkaitan
dengan meningkatkan ekosistem investasi serta kemudahan dan percepatan proyek strategis
nasional berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.
Sadino mengakui bahwa UU Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan sesuatu yang baru bagi
Indonesia . Oleh karena itu, masih perlu untuk dipelajari dan dipahami dengan baik agar
penerapan dan implementasinya bisa berjalan baik. Apalagi, hal tersebut menyangkut
kemudahan investasi dan pembukaan lapangan kerja.

"Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah sesuatu yang baru di kita. Namun, memang ada
perkembangan hukum yang baru. Saya berpendapat bahwa gagasan yang baru tentu yang harus
kita support, harus kita dukung agar implementasinya berjalan sesuai harapan pemerintah," kata
Sadino.***.

67