Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JANUARI 2021

Judul Praktisi: Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi UU
Ciptaker
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/289340/15/praktisi-pentingnya-
partisipasi-masyarakat-dalam-implementasi-uu-ciptaker-1609732885
Jurnalis M Purwadi
Tanggal 2021-01-04 11:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Dr Sadino (Praktisi Hukum dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia,) Tujuan utama
dari dibentuknya UU Cipta Kerja tentunya untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan
kerja seluas luasnya bagi tenaga kerja di Indonesia. Jangan sampai aturan yang ada malah
mempersulit para pencari dan pemberi kerja baik di pusat maupun daerah

positive - Dr Sadino (Praktisi Hukum dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia,) Tetapi harus
dicamkan bahwa UU Cipta Kerja ini haruslah melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan
yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM
serta industri nasional

negative - Dr Sadino (Praktisi Hukum dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia,) Jangan sampai
judulnya menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya tetapi perusahaan atau industri yang ingin
membuka usaha atau lapangan kerja malah dipersulit dengan aturan yang rumit dan mencekik
atau ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi. Makanya, regulasi yang
menghambat penciptaan lapangan kerja harus dipangkas

positive - Dr Sadino (Praktisi Hukum dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia,) Undang-Undang
Cipta Kerja ini adalah sesuatu yang baru di kita, Tapi memang ada perkembangan hukum yang
baru, kebetulan saya juga praktisi hukum dan akademisi berpendapat bahwa gagasan yang baru
tentu yang harus kita support, harus kita dukung agar implementasinya berjalan sesuai harapan
pemerintah

Ringkasan
Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dapat
meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab, UU Cipta kerja sendiri dibuat untuk
penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi karena banyaknya aturan dan regulasi
yang menghambat penciptaan lapangan kerja baik di pusat maupun daerah.

63