Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JANUARI 2021

Judul Partisipasi Masyarakat Dinanti Saat Implementasi UU Cipta Kerja
Nama Media viva.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1336584-partisipasi-masyarakat-
dinanti-saat-implementasi-uu-cipta-kerja
Jurnalis Dusep Malik
Tanggal 2021-01-04 11:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Sadino (praktisi hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia) Tujuan utama dari
dibentuknya UU Cipta Kerja tentunya untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja
seluas-luasnya bagi tenaga kerja di Indonesia

positive - Sadino (praktisi hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia) Tetapi harus dicamkan
bahwa UU Cipta Kerja ini haruslah melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang
berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta
industri nasional

negative - Sadino (praktisi hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia) Jangan sampai judulnya
menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya tetapi perusahaan atau industri yang ingin membuka
usaha atau lapangan kerja malah dipersulit aturan yang rumit dan mencekik atau ada oknum
yang mengambil keuntungan pribadi

positive - Sadino (praktisi hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia) Undang Undang Cipta Kerja
ini adalah sesuatu yang baru di kita, tapi memang ada perkembangan hukum yang baru.
Kebetulan saya juga praktisi hukum dan akademisi berpendapat bahwa gagasan yang baru tentu
yang harus kita support, harus kita dukung agar implementasinya berjalan sesuai harapan
pemerintah

Ringkasan

Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat meningkatkan
kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab, UU ini untuk penyederhanaan, sinkronisasi, dan
pemangkasan regulasi serta penciptaan lapangan kerja di pusat maupun daerah.

Menurut praktisi hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino, UU Cipta Kerja memberikan
kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan
perdagangan nasional. Hal itu dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya dengan tetap
memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

61