Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JANUARI 2021
P. 67
Judul Akademisi: Titik Penting dari Penerapan UU Ciptaker dalam Pemulihan
Ekonomi Adalah UMKM
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011214108/akademisi-
titik-penting-dari-penerapan-uu-ciptaker-dalam-pemulihan-ekonomi-
adalah-umkm
Jurnalis Mutia Yuantisya
Tanggal 2021-01-04 11:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Sadino (Akademisi dari Universitas Al Azhar Indonesia) Titik penting dari penerapan
UU Ciptaker dalam pemulihan perekonomian adalah dalam hal pengembangan UMKM dan
koperasi
positive - Sadino (Akademisi dari Universitas Al Azhar Indonesia) Tetapi harus dicamkan bahwa
UU Cipta Kerja haruslah melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan
dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri
nasional
positive - Sadino (Akademisi dari Universitas Al Azhar Indonesia) Undang-Undang Cipta Kerja ini
adalah sesuatu yang baru di kita. Namun, memang ada perkembangan hukum yang baru. Saya
berpendapat bahwa gagasan yang baru tentu yang harus kita support, harus kita dukung agar
implementasinya berjalan sesuai harapan pemerintah
Ringkasan
Pandemi Covid-19 tengah melanda dunia, termasuk Indonesia . Situasi dan kondisi tersebut
memberikan dampak buruk bagi pergerakan perekonomian dunia, begitu pula perekonomian
nasional Indonesia yang ikut tedampak.
Menurut Akademisi dari Universitas Al Azhar Indonesia Sadino, UU Cipta Kerja memberikan
kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan
perdagangan nasional sebagai upaya menyerap tenaga kerja seluas-luasnya dengan tetap
memperhatikan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.
Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Sadino mengatakan bahwa UU Cipta Kerja harus
menjamin setiap warga negara dalam memperoleh pekerjaan, imbalan, dan perlakuan adil serta
layak dalam hubungan kerja. Menurutnya, regulasi tersebut menawarkan berbagai macam
kemudahan dalam melakukan usaha dan perlindungan bagi UMKM.
66
