Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020
P. 126
KEMNAKER: PRODUKTIVITAS INDONESIA AKAN MENINGKAT DENGAN OMNIBUS
LAW CIPTA KERJA
- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Anwar Sanusi mengatakan
produktivitas Indonesia masih berada di bawah rata produktivitas ASEAN atau bekisar di angka
74,4 persen.
Angka tersebut masih berada di bawa rata-rata produktivitas ASEAN atau sebesar 78,2 persen.
Dari sisi produktivitas Indonesia juga masih kalah dengan negara tetangga seperti Filipina (86,3
persen), Singapura (82,7 persen), Thailand (80,1 persen), dan Vietnam (80 persen), Laos (76,7
persen) dan Malaysia (76,2 persen).
Untuk itu menurut Anwar, Undang-undang omnibus law Cipta Kerja diharapkan mampu
memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan produktivitas nasional.
"Environment peningkatan produktivitas ini dapat kita ciptakan melalui UU Cipta Kerja," kata
Anwar di Jakarta, Minggu 15 November 2020.
Anwar mengatakan, peningkatan produktivitas dapat diwujudkan karena Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus law Cipta Kerja) bertujuan menyederhanakan,
mensinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja,
sekaligus sebagai instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektivitas birokrasi.
"Jadi, sekarang kita bukan hanya menciptakan tenaga kerja terampil, tapi kita betul-betul
menciptakan ekosistem, environment ketenagakerjaan itu sendiri," katanya.
Selain produktivitas, lanjut dia, UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk menyelesaikan tantangan
ketenagakerjaan lainnya. Salah satunya adalah bonus demografi.
"UU Cipta Kerja juga sebagai sarana untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Di mana
Indonesia kini memiliki bonus demografi dengan sebagian besar penduduknya berusia produktif
atau kerja," kata Anwar.
Dikatakan, UU Ciptaker juga dibutuhkan untuk memanfaatkan bonus demografi, dan membantu
Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.
Ditambah lagi, pandemi Covid-19 berdampak sangat besar terhadap sektor ketenagakerjaan.
Data Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 3,1 juta pekerja, baik yang dirumahkan maupun
yang terkena PHK, akibat pandemi Covid-19.
"Ini kalau benar-benar kita kelola dengan baik akan memberikan opportunity yang luar biasa.
Hal tersebut merupakan salah satu yang menjadi urgensi diterbitkannya UU Cipta Kerja,"
pungkasnya.***.
125
