Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020
P. 128
"Bentuknya pelatihan dan bantuan finansial selama waktu tertentu. Bahkan ada kemungkinan
pada JKP akan disertakan skema untuk mempercepat pekerja yang bersangkutan untuk kembali
bekerja, berupa akses informasi pasar kerja," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf
Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani di Jakarta, Senin (16/11/2020).
Melalui skema yang ada, pekerja didorong melakukan peningkatan skill lewat pelatihan dan
mendapat jaminan pendapatan bulanan selama periode waktu tertentu.
Sesuai amanat UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jaminanan kehilangan pekerja an
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) dan
Pemerintah Pusat.
"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan pekerjaan diatur dalam
Peraturan Pemerintah," ungkap Fajar.
Saat ini pemerintah sedang menggodok Peraturan Pemerintah (PP) terkait JKP.
Pemerintah juga berharap, adanya JKP bisa mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada
saat pekerja atau buruh kehilangan pekerja an.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Pasal 46B ayat 2 UU Ciptaker.
Fadjar menambahkan, sesuai dengan Pasal 46E ayat 1 UU Ciptaker, sumber pendanaan jaminan
kehilangan pekerja an berasal dari Modal awal Pemerintah, Rekomposisi iuran Program Jaminan
Sosial, dan Dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.
127
