Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020
P. 131
Judul Rp1,152 T Subsidi Gaji Guru Swasta Disetujui
Nama Media Riau Post
Newstrend Bantuan Tenaga Honorer
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis Jpg
Tanggal 2020-11-16 12:58:00
Ukuran 260x94mmk
Warna Warna
AD Value Rp 62.400.000
News Value Rp 624.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kabar baik untuk para guru dan tenaga kependidikan (GTK) non-PNS atau swasta di bawah
naungan Kementerian Agama (Kemenag). Baru-baru ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
menyetujui usulan Rpl,152 triliun untuk bantuan subsidi gaji. Sekjen Kemenag Nizar mengatakan
persetujuan dari Kemenkeu itu tertanggal 12 November 2020.
Dirjen GTK Kemenag Muhammad Zain menuturkan 745 ribuan GTK non-PNS madrasah
pengajuan ke Kemenag itu setelah melalui proses validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Di antara
validasi itu untuk melihat apakah calon penerima subsidi gaji dari Kemenag belum menerima
program serupa dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
RP1,152 T SUBSIDI GAJI GURU SWASTA DISETUJUI
Kabar baik untuk para guru dan tenaga kependidikan (GTK) non-PNS atau swasta di bawah
naungan Kementerian Agama (Kemenag). Baru-baru ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
menyetujui usulan Rp1,152 triliun untuk bantuan subsidi gaji. Sekjen Kemenag Nizar
mengatakan persetujuan dari Kemenkeu itu tertanggal 12 November 2020.
"Sesuai arahan Menag, kami ajukan usulan untuk bantuan subsidi gaji bagu GTK non-PNS,'
tuturnya, Ahad (15/11).
Dia bersyukur karena usulan anggaran dari Kemenag sudah disetujui Kemenkeu. Artinya tinggal
proses pencairan. Nizar menegaskan tahap pencarian bisa dijalankan secepatnya. Sebab
sebelumnya Kemenag sudah melakukan verifikasi dan validasi kepada 745.415 orang GTK non-
PNS. Proses tersebut juga melibatkan BPJS Ketenagakerjaan. Mantan Dirjen Penyelenggaraan
Haji dan Umrah (PHU) itu berharap dana tersebut segera dicairkan.
Dirjen GTK Kemenag Muhammad Zain menuturkan 745 ribuan GTK non-PNS madrasah
pengajuan ke Kemenag itu setelah melalui proses validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Di antara
validasi itu untuk melihat apakah calon penerima subsidi gaji dari Kemenag belum menerima
program serupa dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
130
