Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020

"Kami turun untuk mengajukan uji materil dan formil. Jangan sampai Bintang Mahaputra dari
presiden, Hakim MK jadi galau. MK harus independen dalam menguji undang-undang secara
profesional, proporsional," kata Ketua Umum FSP TSK SPSI Roy Jinto di lokasi aksi.

Roy mengatakan belasan perwakilan buruh akan mengajukan gugatan uji materil dan formil ke
Gedung MK. Sementara itu, ratusan buruh lainnya akan tetap berdemonstrasi hingga gugatan
didaftarkan.

Dalam aksi itu, buruh juga menyampaikan aspirasi terkait Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
tentang peniadaan kenaikan upah minimum tahun 2021. Mereka menuntut upah pekerja harus
tetap naik meski pandemi.

"Belum selesai omnibus law, menteri paling cantik di negeri ini mengeluarkan surat edaran
melarang para gubernur menaikkan upah minimum. Mau upahnya naik? Siap berjuang?" tutur
Roy.

Aksi unjuk rasa digelar berjilid-jilid usai pengesahan UU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR
pada 5 Oktober lalu. Aksi digelar di berbagai daerah dengan mahasiswa dan buruh sebagai
motor.

Selain demo, ada pula gugatan uji materil dan formil yang diajukan ke MK. Pada Selasa (3/11)
KSPI dan KSPSI mengajukan gugatan atas UU Cipta Kerja ke MK. Elemen buruh lainnya, KSBSI
juga mengajukan gugatan ke MK pada Jumat (6/11).

Namun pesimisme muncul di tengah gelombang gugatan ke MK. Sebab enam Hakim MK
menerima penghargaan dari Presiden Jokowi, pihak yang mengusulkan pembentukan undang-
undang tersebut.

"Saya kira pemberian tindakan gelar tanda jasa yang tidak melihat situasi kondisi hari ini
menunjukkan kecenderungan intervensi itu betul-betul terang," kata Direktur Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) Jakarta Arief Maulana dalam webinar Universitas Tarumanagara, Minggu (15/11).

(dhf/wis) window.

134