Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020
P. 134
Judul Demo Buruh di Patung Kuda Soroti Bintang Mahaputera Hakim MK
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201116122405-20-
570275/demo-buruh-di-patung-kuda-soroti-bintang-mahaputera-
hakim-mk
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-16 12:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Roy Jinto (Ketua Umum FSP TSK SPSI) Kami turun untuk mengajukan uji materil dan
formil. Jangan sampai Bintang Mahaputra dari presiden, Hakim MK jadi galau. MK harus
independen dalam menguji undang-undang secara profesional, proporsional
negative - Roy Jinto (Ketua Umum FSP TSK SPSI) Belum selesai omnibus law, menteri paling
cantik di negeri ini mengeluarkan surat edaran melarang para gubernur menaikkan upah
minimum. Mau upahnya naik? Siap berjuang?
negative - Arief Maulana (Direktur Lembaga Bantuan Hukum) Saya kira pemberian tindakan gelar
tanda jasa yang tidak melihat situasi kondisi hari ini menunjukkan kecenderungan intervensi itu
betul-betul terang
Ringkasan
Massa buruh berjumlah ratusan orang dari Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit -
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) menggelar unjuk rasa terkait independensi
hakim Mahkamah Konstitusi, di kawasan Patung Arjunawiwaha, Jakarta Pusat, Senin (16/11).
Dalam aksinya massa meminta para hakim konstitusi berpihak pada kebenaran dalam uji materi
dan formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
DEMO BURUH DI PATUNG KUDA SOROTI BINTANG MAHAPUTERA HAKIM MK
Massa buruh berjumlah ratusan orang dari Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit -
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) menggelar unjuk rasa terkait independensi
hakim Mahkamah Konstitusi, di kawasan Patung Arjunawiwaha, Jakarta Pusat, Senin (16/11).
Dalam aksinya massa meminta para hakim konstitusi berpihak pada kebenaran dalam uji materi
dan formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
133
