Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020
P. 149
"Bentuknya. Bahkan ada kemungkinan pada JKP akan disertakan skema untuk mempercepat
pekerja yang bersangkutan untuk kembali bekerja, berupa akses informasi pasar kerja," tutur
Fadjar Dwi Wisnuwardhani, dalam siaran pers KSP, di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan melalui skema yang ada, pekerja didorong untuk melakukan peningkatan
kemampuan melalui pelatihan dan mendapat jaminan pendapatan bulanan selama periode
waktu tertentu.
Sesuai amanat UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jaminan kehilangan pekerjaan
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) dan
Pemerintah Pusat.
"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan pekerjaan diatur dalam
Peraturan Pemerintah," ungkap Fajar.
Dia menyampaikan saat ini pemerintah sedang menggodok Peraturan Pemerintah terkait JKP.
Pemerintah juga berharap, keberadaan JKP bisa mempertahankan derajat kehidupan yang layak
pada saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Pasal 46B ayat 2 UU Ciptaker.
Fadjar menambahkan, sesuai dengan Pasal 46E ayat 1 UU Ciptaker, sumber pendanaan jaminan
kehilangan pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah, Rekomposisi iuran Program Jaminan
Sosial, dan Dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.
148
