Page 13 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2021

Pengaturan hal tersebut terdapat dalam Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang memuat Pasal 154A ayat (1)
huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU
Ketenagakerjaan) berbunyi: (1) Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:
b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak
diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami
kerugian; PHK karena efisiensi yang tidak diikuti dengan penutupan perusahaan diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

PP turunan dari UU Cipta Kerja tersebut juga mengatur hak pekerja yang terkena PHK.

Pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 PP 35/2021 mengatur: Pasal 43 (1) Pengusaha dapat
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka
Pekerja/ Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali
ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
ayat (4).

(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh
karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian
maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal
40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Uang
penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud di atas meliputi: a.
cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk
Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.

Berikut rincian besaran pesangon dan penghargaan masa kerja seperti diatur dalam PP
35/2021.

PP 35/2021 juga mengatur soal pembuktian perusahaan mengalami kerugian atau
mencegah terjadinya kerugian.

Dalam penjelasan Pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa perusahaan mengalami
kerugian dapat dibuktikan antara lain berdasarkan hasil audit internal atau audit
eksternal.

Sementara efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian ditandai antara lain adanya
potensi penurunan produktivitas perusahaan atau penurunan laba yang berdampak pada
operasional perusahaan.

Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 69K/Pdt.Sus-PHI/2017
membenarkan pelaksanaan PHK karena efisiensi tanpa harus menutup perusahaan.

Putusan tersebut terkait kasus PT. Indo Baja Dayatama melawan Abdul Hafiz Akbar, dkk
(8 orang) dilingkup Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.

12