Page 80 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2021

Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Evi Apita Maya (wakil Ketua Komite III/senator NTB)
dan Bustami Zainudin (senator Lampung).

AUDIENSI DENGAN PERPEMINDO, KETUA DPD RI UNDANG MENAKER CARI SOLUSI
PEKERJA MIGRAN

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima audiensi pengurus Perpemindo
(Perkumpulan Pengusaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia) di Kantor DPD RI, di Komplek
Parlemen, Senayan, Senin (30/8/2021).

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Umum Perpemindo H Herry Darman SH, Teguh Riyanto SH
(Waketum) dan pengurus lainnya. Ketua DPD RI ditemani Ketua Komite III DPD RI Sylviana
Murni, Evi Apita Maya (wakil Ketua Komite III/senator NTB) dan Bustami Zainudin (senator
Lampung).

Ketua DPD mengatakan dukungan bagi perjuangan Perpemindo dan P3MI (Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia) lainnya dalam segala upayanya membantu negara
mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air.

"Di masa pandemi ini saya sepakat pemerintah harus mempermudah rakyatnya membuka
peluang kerja seluas-luasnya dengan salah satunya mengirim tenaga kerja ke berbagai negara,"
ujar LaNyalla.
DPD RI, menurut LaNyalla, melalui Komite III yang membidangi ketenagakerjaan juga sudah
mengagendakan bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah dan BP2MI
(Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) untuk mencari solusi permasalahan pekerja
migran.
"Nanti kita sampaikan permohonan dari Perpemindo kepada Menaker. Supaya segera ada solusi
terkait permasalahan pekerja migran ini," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu Ketua Umum Perpemindo H Herry Darman, menyampaikan beberapa poin
yang diminta oleh Perpemindo yang juga merupakan keluhan semua P3MI.

"Kita minta dukungan DPD agar Kemnaker membuka penempatan pekerja migran ke seluruh
negara di dunia. Sejauh ini sudah dibuka 56 negara, namun ada beberapa negara potensial yang
justru masih ditutup. Seperti negara-negara di Timur Tengah. Kita berharap Kemnaker
pertimbangkan lagi membuka penempatan di Timur Tengah," ujar Herry.

Kedua, Perpemindo berharap agar karantina pekerja migran selama 14 hari dilakukan dan
dibiayai oleh negara. Hal ini berguna agar negara lain percaya dan yakin bahwa para pekerja
migran dari Indonesia steril dan sehat.

"Dampaknya akan sangat bagus bagi Indonesia yang sejauh ini masih dianggap sebagai negara
dengan kasus Covid yang tinggi," jelasnya.

Ketiga, Perpemindo meminta surat dukungan dari DPD terkait relaksasi deposit yang disetorkan
ke Kemnaker. Selama ini dalam aturan terbaru, P3MI harus membayar deposit sebesar Rp 1,5
miliar.
"Di masa pandemi, kita semua tidak ada operasional. Kalaupun ada sangat menurun, kita
berharap deposit tersebut dipinjamkan dulu kepada P3MI agar bisa sebagai dana operasional
dan lain-lain. Misalnya dengan termin waktu. Jika memang kemudian ada P3MI yang tidak
mampu mengembalikan dana itu, silakan izinnya dicabut," lanjut Herry. kbc 10.

79