Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 117
BP2MI APRESIASI USULAN HIMSATAKI TERKAIT PENEMPATAN PMI DI MASA
PANDEMI
JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
mengapreasiasi gagasan Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
(Himsataki) terkait program perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada
masa adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19 .
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, usulan yang disampaikan Ketua Umum Himsataki
Tegap Harjadmo sangat membantu agar di tengah kondisi pandemi saat ini, penempatan PMI di
luar negeri tetap bisa tumbuh.
"Apa yang menjadi pandangan dari Himsataki harus diapresiasi dan ini sangat membantu apa
yang harus dilakukan terkait penempatan pekerja migran agar tetap bisa tumbuh. Secara ide
dan gagasan ini sangat baik," ujar Benny Ramdhani, Selasa (29/9/2020).
Benny mengatakan, pertemuan dengan Himsataki sebagai tindak lanjut dari penandatangan
Pakta Integritas antara BP2MI dan Himsataki pada 17 Agustus 2020 tentang Dukungan
Himsataki kepada BP2MI terhadap Pemberantasan Sindikat Pengiriman Pekerja Migran
Indonesia Legal dan Pembebasan Biaya Penempatan tersebut, juga membuktikan bahwa BP2MI
selalu membuka diri kepada siapapun, sepanjang ada komitmen untuk melakukan kerja-kerja
dengan cara yang benar, termasuk mengenai penempatan PMI.
Benny mengatakan, hal yang harus diperhatikan dalam penempatan PMI adalah pertama, bahwa
negara tujuan membuka diri untuk penempatan PMI.
Kemudian, tidak ada pekerja migran yang dinyatakan positif mengalami Covid-19, serta seluruh
tahapan dan protokol kesehatan dijalankan dengan baik.
"Selain itu, juga tidak boleh ada pembebanan kepada pekerja migran, secara pola dan
mekanisme harus lebih simpel dan sederhana, tapi juga tidak berbiaya," tuturnya.
Dikatakan Benny, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga
Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan
Tertentu bagi PMI pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), ada 12 negara yang kini sudah
bisa menerima kembali PMI.
Di antaranya Aljazair, Hong Kong, Korea Selatan, Maladewa, Nigeria, Uni Emirat Arab, Polandia,
Qatar, Taiwan, Turki, Zambia, dan Zimbabwe. "Kita akan fokus ke situ saja. Kalau untuk negara
yang memang masih menutup diri ya kita belum bisa," katanya.
Sebelumnya, Himsataki mengusulkan empat usulan terkait program perlindungan dan
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada masa adaptasi kebiasaan baru di tengah
pandemi Covid-19 .
Pertama, prosedur pemberangkatan calon PMI (yang sudah Memiliki ID PMI) pada masa
kebiasaan baru sebagai upaya memberikan perlindungan dalam penempatan PMI menyesuaikan
ketentuan protokol kesehatan khususnya penempatan ke Hong Kong dan Taiwan.
"Diharapkan prosedur tersebut dapat diimplementasikan Himsataki dan Asosiasi penempatan
PMI lain sebagaimana ketentuan dalam Kepmen Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020, SE
Kepala BP2MI Nomor 14 tahun 2020 berkenaan Pelaksanaan Penempatan PMI Pada Masa
Adaptasi Baru," tutur Ketua Umum Himsataki Tegap Harjadmo.
Kedua, prosedur pelayanan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk seluruh
negara tujuan penempatan, sebagai pelaksanaan dari amanat Undang Undang nomor 18 tahun
116
