Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 118
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta turunannya, Himsataki
menyampaikan pendekatan kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan.
Di antaranya penempatan dan perlindungan PMI melalui sistem satu kanal berupa implementasi
single data PMI dengan cara mengoptimalkan fungsi SISKOP2MI.
Penempatan dan Perlindungan CPMI/PMI secara terbatas bagi beberapa pemerintah daerah yang
telah siap melaksanakan perekrutan, pelatihan dan sertifikasi serta telah tersedia Layanan
Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi Calon PMI dapat memulai melaksanakan Proses Penempatan dan
Perlindungan CPMI/PMI.
Ketiga, implementasi Peraturan Kepala BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya
Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan Program KUR PMI secara langsung kepada Calon
PMI/PMI dan Keluarganya dan dilakukan secara nontunai.
"Program tersebut akan dijalankan bekerja sama dengan beberapa pihak di antaranya
pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Bank BUMN (BNI), BP Jamsostek dan Asuransi Jasa
Indonesia," katanya.
Keempat, mengusulkan optimalisasi penempatan PMI formal melalui pendekatan perjanjian
bilateral antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara penempatan terkait formasi
kebutuhan dan penyiapan PMI formal, khususnya ke kawasan Asia dan Afrika, kawasan Amerika
dan Pasifik dan kawasan Eropa dan Timur Tengah.
Tegap berharap agar usulan tersebut dapat diterima pemerintah, baik Kemnaker, Kemlu,
khususnya BP2MI yang menjadi operator kebijakan pemerintah dalam melakukan
pembenahaan total terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia yang harus dimerdekakan.
117
