Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 122
Ringkasan
Jakarta - Pemerintah dan Badan Legislatif DPR RI terus mengebut pembahasan RUU Cipta
Kerja . Salah satu yang jadi fokus pembahasan adalah perubahan beberapa poin dalam UU
Ketenagakerjaan yang diatur dalam UU No 33 tahun 2003.
3 FAKTA ATURAN BARU PESANGON DAN UPAH MINIMUM DI RUU CIPTA KERJA
Jakarta - Pemerintah dan Badan Legislatif DPR RI terus mengebut pembahasan RUU Cipta
Kerja . Salah satu yang jadi fokus pembahasan adalah perubahan beberapa poin dalam UU
Ketenagakerjaan yang diatur dalam UU No 33 tahun 2003.
Pembahasan yang dilakukan mulai dari pengaturan pesangon hingga upah minimum. Berikut 3
fakta aturan baru ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.
1. Pesangon 32 Kali Mau Dihilangkan Pemerintah mengusulkan menghilangkan pesangon. Staf
Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kemenko Perekonomian, Elen
Setiadi mengatakan selama ini pemberian pesangon yang diatur maksimal 32 kali upah
memberatkan pelaku usaha.
Hal ini juga disebut dapat membuat investor kurang nyaman untuk berinvestasi.
"Kami gambarkan pesangon PHK, pemberian sebanyak 32 kali upah memberatkan pelaku usaha
dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi," ujar Elen dalam rapat kerja dengan Badan
Legislatif Sabtu lalu, dikutip dari Facebook Badan Legislatif DPR RI, Senin (28/9/2020).
Elen mengungkapkan selama ini pembayaran pesangon penuh ketidakpastian. Buktinya, dari
data Kementerian Ketenagakerjaan, kebanyakan perusahaan tidak mematuhi aturan
pembayaran pesangon sesuai UU 13 tahun 2013.
"Ini ada pembayaran eksisting yang di- record sama Kemnaker, 66% tidak patuh ketentuan
UU. Lalu, 27% patuh parsial, karyawan menerima pesangon, tapi tidak sesuai haknya. Hanya
ada 7% yang patuh," papar Elen.
"Dengan pengaturan seperti ini, implementasinya tidak sama, maka kami anggap ada
ketidakpastian dari pesangon ini," lanjutnya.
Kemudian, pada rapat yang dilakukan sehari kemudian, atau tepatnya di hari Minggu.
Pemerintah dan Baleg sepakat tidak akan menghapus cara penghitungan pesangon.
Hanya saja perhitungannya akan diubah. Formula 32 kali pesangon tetap berlaku, rinciannya 23
kali ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan, dan 9 kali akan ditanggung oleh Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP).
2. Pemerintah Usul Jaminan Kehilangan Pekerjaan Elen mengatakan pemerintah mengusulkan
adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini diklaim dapat melindungi hak-hak
karyawan yang terkena PHK, mulai dari benefit bantuan uang tunai, pelatihan, hingga informasi
soal pekerjaan.
"Kami usulkan ada program baru, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Ini mesti dapat dilaksanakan
dengan cepat. Kenapa perlu? Program ini memberikan benefit bagi mereka yang kena PHK
dengan 3 manfaat. Cash benefit, semacam gaji atau upah tiap bulan, bisa berapa bulan sesuai
kesepakatan di sini," papar Elen.
121
