Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 123
"Lalu vocational training, upgrading skill sesuai pasar tenaga kerja. Lalu job access placement
," lanjutnya.
Sementara itu, bagi penerima program JKP, Elen mengatakan karyawan akan tetap menerima
jaminan sosial lainnya. Mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT),
Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
3. Hapus Gaji Minimum Pemerintah dan Badan Legislatif DPR RI sepakat untuk tidak
memasukkan upah minimum padat karya dalam RUU Cipta Kerja. Upah minimum yang
dipertahankan hanya upah minimum provinsi dan kabupaten/kota.
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan keputusan ini diambil sesuai dengan
hasil pertemuan tripartit antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah.
"Berdasarkan hasil keputusan tripartit, menyepakati upah minimum padat karya dikeluarkan dari
RUU Cipta Kerja, saya ingin menegaskan ini kabar baik dan harapan bagi pekerja dan serikat
pekerja," jelas Supratman.
Di sisi lain, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko Perekonomian
Elen Setiadi mengatakan komitmen pada pertemuan tripartit harus dilakukan. Maka dari itu,
pemerintah sepakat untuk menghapus upah minimum padat karya.
"Tetap komitmen pada tripartit, jadi dihapus," ujar Elen.
Supratman menjelaskan, pasal mengenai sanksi pidana di dalam RUU Ciptaker pada klaster
ketenagakerjaan akan tetap menggunakan undang-undang yang saat ini berlaku.
Hal itu juga berlaku untuk upah minimum kabupaten. Ketentuan di dalam pasal terkait dengan
upah minimum kabupaten akan tetap menggunakan undang-undang yang ada dan tidak diubah.
(ara/ara)
122
