Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

Judul Pemerintah Ikut Tanggung Pesangon Pekerja
Nama Media jawapos.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/politik/29/09/2020/pemerintah-
ikut-tanggung-pesangon-pekerja/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-29 15:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Obon Tabroni (Anggota Panja RUU Ciptaker) Dari sisi jumlah, apa yang didapat buruh
tidak jauh berbeda. Maksimal kan 32, tapi dari sisi perusahaan memang turun

negative - Obon Tabroni (Anggota Panja RUU Ciptaker) Selisihnya di-cover negara lewat ruang
fiskal dengan program jaminan kehilangan pekerjaan

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Tapi,
tidak jelas anggarannya dari mana. Melalui skema JKP (jaminan kehilangan pekerjaan, Red)?

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Apakah
dana APBN cukup untuk membayar pesangon buruh sembilan bulan gaji jika dibayar pemerintah?
Bisa jebol

positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Itulah
makanya di seluruh dunia ada UMSK yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap industri
terhadap PDB negara

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Tidak
mungkin buruh membayar kompensasi untuknya sendiri. Itu pun belum jelas

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) Terus,
dengan disahkannya omnibus law, apakah mau dibikin 5 sampai 15 persen saja karyawan
tetapnya? No job security untuk buruh. Apa ini tujuan investasi?

Ringkasan

Pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah rampung di tingkat panitia kerja
(panja) masih menyisakan persoalan. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Isu tersebut menjadi salah satu bahasan dalam diskusi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
dengan perwakilan serikat pekerja dan anggota Panja RUU Ciptaker di DPR kemarin (28/9).

179