Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

hanya mengacu pertumbuhan ekonomi tanpa menambah inflasi, dan PHK yang dipermudah.
Lalu hak upah atas cuti hilang, karyawan terancam kontrak seumur hidup, karyawan outsourcing
seumur hidup, nilai pesangon dikurangi atau bahkan komponennya ada yang dihilangkan, jam
kerja eksploitatif, hingga soal TKA buruh kasar yang mudah masuk ke Indonesia.

Said menegaskan, UMSK harus tetap ada. Akan tidak adil jika mereka yang bekerja di sektor
otomotif atau pertambangan nilai UMK-nya sama dengan perusahaan baju atau perusahaan
kerupuk. Selain itu, jika UMSK hilang, berarti upah buruh di sektor industri akan terancam turun
30 persen. Padahal, jumlah buruh penerima UMSK saat ini mencapai puluhan juta orang. "Itulah
makanya di seluruh dunia ada UMSK yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap industri
terhadap PDB negara," jelasnya.

Kemudian, berlakunya sistem kontrak dan outsourcing seumur hidup bisa mengancam hilangnya
jaminan kesehatan dan pensiun. Selain itu, tidak bisa dipastikan siapa yang akan membayar JKP
bagi mereka. "Tidak mungkin buruh membayar kompensasi untuknya sendiri. Itu pun belum
jelas," ujarnya.

Said mengatakan, bila DPR menyetujui klausul karyawan kontrak dan pekerja outsourcing
seumur hidup, berarti no job security bagi buruh Indonesia. Negara tak hadir untuk melindungi
buruh.

Sebagai informasi, saat ini saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70-80 persen
dari total buruh yang bekerja di sektor formal. "Terus, dengan disahkannya omnibus law, apakah
mau dibikin 5 sampai 15 persen saja karyawan tetapnya? No job security untuk buruh. Apa ini
tujuan investasi?" cetusnya.

Merespons kondisi itu, kata Said, puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja
menyepakati untuk melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law
RUU Ciptaker. Kesepakatan tersebut diambil setelah mendengarkan pandangan dari masing-
masing serikat pekerja dalam rapat bersama di Jakarta Minggu (27/9).

Said menyebutkan, mogok nasional akan dilakukan secara konstitusional dengan tertib dan
damai. Rencananya, aksi itu digelar selama tiga hari berturut-turut, mulai 6 Oktober 2020 dan
diakhiri saat sidang paripurna yang membahas RUU Ciptaker 8 Oktober 2020.

Saat mogok nasional, seluruh buruh akan menghentikan proses produksi dan turun ke jalan.
Lokasinya ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan. Rencananya, mogok
nasional diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300
kabupaten/kota .

Editor : Ilham Safutra Reporter : deb/mia/c9/fal .

181