Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

TOLAK OMNIBUS LAW, BURUH GELAR MOGOK KERJA SERENTAK

Jakarta - Puluhan kelompok buruh menuding anggota DPR RI telah mengkhianati buruh ,
karena telah menyetujui usulan pemerintah mengesahkan pemberlakukan omnibus law klaster
ketenagakerjaan. Tentunya hal itu dianggap merugikan buruh.

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto, hasil kesepakatan panja dan
pemerintah soal klaster ketenagakerjaan yaitu penghapusan syarat jenis pekerjaan, batasan
waktu PWKT atau kontrak, outsourcing atau alih daya ini akan berakibatkan terhadap semua
jenis pekerjaaan.

Selain itu ucap Roy hal yang merugikan lainnya, adanya jabatan tanpa ada batasan waktu
menggunakan PKWT dan outsourcing, dikuranginya nilai pesangon, dihapuskannya upah
minimum sektor, cuti-cuti yang menjadi hak buruh dan dipermudahnya perusahaan melakukan
PHK.

"Ini membuktikan bahwa DPR bukan lagi representasi rakyat tidak mendengarkan aspirasi
buruh," ujar Roy dalam keterangan resminya ditulis Bandung, Selasa, (29/9/2020).

Roy mengatakan pembahasan kedua belah pihak itu dilakukan pada 25 - 27 September 2020,
dimana dari waktu pembahasan kelompok buruh melihat bahwa DPR dan Pemerintah
melakukan pembahasan kejar tayang dan target .

Itu dapat dilihat sebut Roy, pada hari libur yaitu Sabtu - Minggu lalu tetap dilakukan pembahasan
sampai pukul 23.00 WIB di hotel mewah dan berpindah-pindah tempat memicu kemarahan
kelompok buruh.

"Hasil rapat pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh yang terdiri dari KSPSI, KSPI, Aliansi
Gekanas yang didalamnya ada 32 federasi serikat pekerja tingkat nasional pada tanggal 27
September 2020, menyatakan menolak seluruh hasil pembahasan panja dan pemerintah
mengenai Omnibus Law Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan," sebut Roy.

Roy menegaskan kelompok buruh akan melakukan perlawanan secara konstitusional dengan
melakukan aksi unjuk rasa dan mogok nasional. Rencananya unjuk rasa buruh akan dilakukan
di gedung DPR RI dan di daerah akan dilakukan secara bergelombang dimulai dari 29 September
- 1 Oktober 2020.

Selain di gedung DPR RI, unjuk rasa pada tanggal 1 Oktober 2020 akan di fokuskan di kantor
Kementerian Ekonomi dan Kementerian Tenaga Kerja. Sedangkan mogok nasional akan
dilakukan pada tanggal 6 - 8 Oktober 2020 secara serentak di seluruh kawasan industri
kabupaten dan kota, provinsi serta nasional dengan tuntutan batalkan dan cabut Omnibus Law
RUU Cipta Kerja.

"Mogok nasional ini sebenarnya bukan tujuan dari kaum buruh. Kami telah melakukan upaya-
upaya konsep, loby-loby dialog dengan pemerintah dan DPR RI, tapi semua langkah itu tidak
membuahkan hasil sesuai harapan buruh," ucap Roy.

Roy mengaku kelompok buruh terpaksa mengambil langkah mogok nasional secara
konstitusional, berdasarkan hasil kesepakatan seluruh serikat pekerja serta serikat buruh'
Alasannya, karena jika RUU Cipta Kerja ini disahkan pada sidang paripurna DPR RI tanggal 8
Oktober 2020, maka nasib kelompok buruh akan semakin susah.

Buruh berjanji akan memastikan kegiatan unjuk rasa dan mogok nasional dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu dengan tetap mengikuti protokol
kesehatan COVID - 19 seperti memakai masker, hand sanitizer, jaga jarak serta akan berjalan
secara aman, damai dan tertib. (Arie Nugraha).

211