Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 211

Judul               Tolak Omnibus Law, Buruh Gelar Mogok Kerja Serentak
                Nama Media          liputan6.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.liputan6.com/bisnis/read/4368885/tolak-omnibus-law-
                                    buruh-gelar-mogok-kerja-serentak
                Jurnalis            Arie Nugraha
                Tanggal             2020-09-29 12:10:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Narasumber

              negative - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) Ini membuktikan bahwa DPR bukan lagi
              representasi rakyat tidak mendengarkan aspirasi buruh

              negative - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) Hasil rapat pimpinan serikat pekerja dan
              serikat buruh yang terdiri dari KSPSI, KSPI, Aliansi Gekanas yang didalamnya ada 32 federasi
              serikat pekerja tingkat nasional pada tanggal 27 September 2020, menyatakan menolak seluruh
              hasil pembahasan panja dan pemerintah mengenai Omnibus Law Cipta Kerja khususnya klaster
              ketenagakerjaan

              neutral - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) Mogok nasional ini sebenarnya bukan
              tujuan dari kaum buruh. Kami telah melakukan upaya-upaya konsep, loby-loby dialog dengan
              pemerintah dan DPR RI, tapi semua langkah itu tidak membuahkan hasil sesuai harapan buruh



              Ringkasan

              Puluhan kelompok buruh menuding anggota DPR RI telah mengkhianati  buruh  , karena telah
              menyetujui  usulan  pemerintah  mengesahkan  pemberlakukan  omnibus  law  klaster
              ketenagakerjaan. Tentunya hal itu dianggap merugikan buruh.

              Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto, hasil kesepakatan panja dan
              pemerintah  soal  klaster  ketenagakerjaan  yaitu  penghapusan  syarat  jenis  pekerjaan,  batasan
              waktu PWKT atau kontrak, outsourcing atau alih daya ini akan berakibatkan terhadap semua
              jenis pekerjaaan.









                                                           210
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216