Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 220
Judul Klaster Ketenagakerjaan Tetap Masuk RUU Ciptaker, Buruh Ancam
Demo Massal
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/179664/12/klaster-
ketenagakerjaan-tetap-masuk-ruu-ciptaker-buruh-ancam-demo-
massal-1601338149
Jurnalis Koran SINDO
Tanggal 2020-09-29 10:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Meski mendapat banyak penolakan, kluster ketenegakerjaan akhirnya disepakati untuk tetap
masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) . Panitia
Kerja RUU Ciptaker di Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyelesaikan pembahasan kluster
yang ditolak banyak pihak, terutama kalangan buruh ini, kemarin. Pembahasan kluster
ketenagakerjaan dinyatakan selesai setelah Panja RUU Omnibus Law Ciptaker melakukan rapat
selama tiga hari, yakni 25- 27 September.
KLASTER KETENAGAKERJAAN TETAP MASUK RUU CIPTAKER, BURUH ANCAM DEMO
MASSAL
- Meski mendapat banyak penolakan, kluster ketenegakerjaan akhirnya disepakati untuk tetap
masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) . Panitia
Kerja RUU Ciptaker di Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyelesaikan pembahasan kluster
yang ditolak banyak pihak, terutama kalangan buruh ini, kemarin.
Pembahasan kluster ketenagakerjaan dinyatakan selesai setelah Panja RUU Omnibus Law
Ciptaker melakukan rapat selama tiga hari, yakni 25- 27 September.
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan, pembahasan RUU akan dilanjutkan ke
pembahasan kluster penyiaran. Setelah itu, lanjut dia, akan dilanjutkan dengan pembentukan
tim perumus (timus).
Penolakan terhadap klaster ketenagakerjaan masuk RUU bukan hanya dilakukan kalangan buruh.
Empat fraksi di Panja RUU Omnibus Law Ciptaker di Baleg juga telah meminta agar klaster
ketenagakerjaan dikeluarkan dari draf RUU. Fraksi yang meminta hal tersebut yakni Demokrat,
NasDem, PAN, dan PKS.
219
