Page 224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

mendapatkan UMSK. Agar ada keadilan. "Jadi tidak harus sama rata sama rasa. Karena faktanya
setiap industri beibeda kemampuannya,mala masih dibutuhkanUMSK," ungkapnya
Kemudian, dengan berlakunya sistem kontrak dan outsourdng seumur hidup maka bisa
mengancam hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun Selain itu, tidak bisa dipastikan siapa
yang akan membayar jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi mereka.

"Tidak mungldnburuhmembayar kompensasi untuknya sendiri Itu pun belum jelas," ujarnya

Lalu, lanjut dia, bagaimana kalau pengusaha hanya mengontrak buruh di bawah satu tahun.
Artinya, buruh kontrak tidak akan dapat JKP Menurutnya, sangat mustahil agen outsourdng mau
bayar JKP mereka. "Dari mana uangnya?. Siapa yang akan bayar sisa gaji mereka ketika
dikembalikan sebelum kontrakhabis?" katanya.

Said mengatakan, bila DPR menyetuji klaisul karyawan kontrak dan pekerja outsourdng seumur
hidup berarti nojob seafltfybagi buruh indonesia Negara pun takhadiruntukmelindungiburuh
Sebagai informasi, saat ini saja, jumlah karyawan kontrak dan outsourdng berkisar 70-80
persendari total buruh ygbekerja disektor formal. 'Terus dengan disahkannya omnibus law,
apakah mau dibikin 5-15 persen sajaa karyawan tetapnya? Nojob security untuk buruh, apa ini
tujuan investasi?' keluhnya

Sementara itu, memgenai pesangon, Said juga mempertanyakan dana yang bakal digunakan
pemerintah Meskihitun-gannya sama, 32 kaligaji, namun sembilan bulan disebut-sebut bakal
ditanggung pemerintah.

'Tapi tidak jelas anggarannya dari mana. Melalui skema JKP?" ujarnya.

Dia pun mengkhawatirkan kondisi APBN bilamana itu diambilkan dari sana, misalnya, terjadi
phksepertikondisi Covid 19 saat ini atau resesi ekonomi yang berisiko terjadi PHK massal.
"Apakah dana APBNcukup untuk membayar pesangon buruh9bulangajijika dibayar pemerintah?
Bisa jebol" papar Said.

Meresponskondisi ini,kata dia, puluhan pimpinanKonfederasidanFederasi Serikat Pekerja
menyepakati untuk melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law
RUU Cipta Kerja. Kesepakatan ini diambil setelah mendengarkan pandangan dari masing-masing
serikat pekerja, dalam rapat bersama di Jakarta, Ahad (28/9). Rapat tersebut dihadiri pimpinan
KSPI, KSPSIAGN, serta perwakilan 32 federasi serikat pekerja Di antaranya, beberapa federasi
yang tergabung dalam KSPSI pimpinan Yorrys seperti SPLEM dan aliansi serikatpekerja seperti
GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional) yang beranggotakan 17 federasi, (deb/mia/jpg)

223