Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

Perihalpemberianpesangon ini sempat dibahas dalam diskusi antara Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan (PSHK) dengan perwakilan serikat pekerja dan anggota panitiakerja (Panja)RUU
CiptakerdiDPR, Senin (28/9). Kabar yang berkembang, pekerja akan menerima pesangon
maksimal 32 kali gaji Namun tidaksepenuhnya tanggung jawab perusahaan.

Anggota Panja RUU Ciptaker Obon Tabroni membenarkan bahwa aturan itu masuk ke dalam
salah satu pasal di RUU. Namun, dia menegaskan bahwa saat ini masih proses pembahasan di
tim kecil, kendati pembahasan panja sudah selesai Jadi, masih ada kemungkinan perubahan
klausul untuk memperjelas aturan tersebut

Obonmengungkapkan, pesangon maksimal 32 kali gaji itu benar diatur dengan ada
sebagianyangditanggungoleh pemerintah Tidaksepenuhnya dari perusahaan "Dari sisi jumlah,
apa yang didapat buruh tidak jauh berbeda. Maksimal kan 32, tapi dari sisi perusahaan memang
turun," paparnya dalam forum diskusi tersebut Pemerintah, lanjut dia, akan membayar selisih
dari pesangon yang menjadi hak dari pekerja tersebut "Selisihnya dikover negara lewat ruang
fiskaldenganprogramjaminankehilangan pekerjaan," terangnya.

Namun, untuk sementara, aturan ini hanya berlaku untuk pekerja yang berstatus karyawan
tetap. Sementara untuk karyawan tidak tetap, tidak berlaku Namun, politikus Partai Gerindra itu
mengungkapkan selisih nilainya belum dipastikan, berapa yang harus dikover oleh negara. Hal
ini masih disinkronisasikan bersama pasal-pasal lain dalam tim kecil pembahasan RUU tersebut.
Namun, proses pembahasan ini sendiri dipermasalahkan oleh pengamat
Menurut Peneliti PSHK Nur Solikhin, ada persoalan mendasar dalan pembahasan RUU ini. Yakni
pembahasan pasal per pasal yang langsung dilakukan oleh Panja. Padahal menurut tata tertib
DPR, lanjut Solikhin, pembahasan sudah harus disepakati 50 persen dari 70 anggota alat
kelengkapan dewan. Dalam hal ini Badan Legislatif. Panja hanya tinggal membahas hal-hal atau
materi yang butuh pendalaman lagi

Pembahasan Panja pun dia anggap mengurangi partisipasi masyarakat karena Panja memang
biasanya bersifat tertutup. Tapi hal ini tidak hanya teijsdi pada RUU Ciptaker menurut catatan
PSHK, tapi juga pada RUU-RUU lain yang kontroversial seperti RUU KPK 2019 lalu

"Sekarang prakteknya selalu diserahkan langsung ke Panja. Ini bertentangan dengan tata tertib
DPR," jelas Solikhin.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja SPI Said Iqbal mengatakan, serikat buruh dengan
tegas menolak sejumlah poin dalam rumusan RUU Cipta Kerja. Antara lain, mengenai hilangnya
upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK),
adanya upah padat karya, kenaikan upah minimum hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi
tanpa menambah inflasi, PHK yang dipermudah, hak upah atas cuti hilang, karyawan terancam
kontrak seumur hidup, karyawan outsourcing seumur hidup, nilai pesangon dikurangi bahkan
komponennya ada yang dihilangkan, jam kerja eksploitatif, hingga soal TKA buruh kasar mudah
masukke Indonesia.

Dia menegaskan, UMSK harus tetap ada. Akan tidak adil jika mereka yang bek-erja di
sektorotomotif atau pertambangan nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan
kerupuk. Selain itu, jika UMSK hilang, berarti upah buruh di sektor industri akan terancam turun
30 persen. Padahal, jumlah buruh penerima UMSK saat ini mencapai puluhan juta orang. 'Itulah
makanya di seluruh dunia ada UMSK yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap industri
terhadap pdb negara" jelasnya
Nantinya, penetapannilaikenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di
tingkat nasional Kemudian ditentukan untuk beberapa daerah dan jenis industri tertentu apa
saja. Sehingga, UMSK tidak lagi diputuskan ditingkat daerah dan tidak semua industri

222