Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

Judul Kawal Omnibus Law sebelum Pengesahan
Nama Media Riau Post
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Jpg/egp
Tanggal 2020-09-29 10:13:00
Ukuran 181x224mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 54.300.000

News Value Rp 162.900.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
negative - Obon Tabroni (Anggota Panja RUU Ciptaker) Dari sisi jumlah, apa yang didapat buruh
tidak jauh berbeda. Maksimal kan 32, tapi dari sisi perusahaan memang turun

negative - Obon Tabroni (Anggota Panja RUU Ciptaker) Selisihnya dikover negara lewat ruang
fiskaldenganprogramjaminankehilangan pekerjaan

negative - Nur Solikhin (Peneliti PSHK) Sekarang prakteknya selalu diserahkan langsung ke
Panja. Ini bertentangan dengan tata tertib DPR

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja SPI) Dari mana uangnya?. Siapa yang
akan bayar sisa gaji mereka ketika dikembalikan sebelum kontrakhabis?

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja SPI) Apakah dana APBNcukup untuk
membayar pesangon buruh9bulangajijika dibayar pemerintah? Bisa jebol

Ringkasan

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan
tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-
pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Perihalpemberianpesangon ini sempat dibahas dalam diskusi antara Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan (PSHK) dengan perwakilan serikat pekerja dan anggota panitiakerja (Panja)RUU
CiptakerdiDPR, Senin (28/9). Kabar yang berkembang, pekerja akan menerima pesangon
maksimal 32 kali gaji Namun tidaksepenuhnya tanggung jawab perusahaan.

KAWAL OMNIBUS LAW SEBELUM PENGESAHAN

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan
tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-
pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

221