Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 25

Judul               Omnibus Law Lindas Buruh
                Nama Media          Indopos
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            nas
                Tanggal             2020-09-30 05:31:00
                Ukuran              190x260mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 95.760.000

                News Value          Rp 478.800.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Narasumber
              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jumlah buruh penerima
              UMSK itu puluhan juta orang. Tidak mungkin dalam satu pekerjaan dengan jumlah jam kerja
              sama, ada buruh menerima UMK dan yang lainnya UMSK. Ini akan terjadi diskriminasi, tutur Said
              Iqbal di Jakarta, Selasa (29/9). Karena itu, bilang Said, tidak adil kalau sektor otomotif seperti
              Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel Morowali dan lain-
              lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Karena itu, seluruh
              dunia ada Upah Minimum Sektoral (UMS) berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri
              terhadap produk domestik bruto (PDB) negara

              negative  -  Said  Iqbal  (Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia)  ujarnya.  Said
              mengungkapkan, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup tanpa batasan waktu dan
              jenis pekerjaan menjadi masalah serius bagi buruh. Dengan sistem saat ini, bisa jadi tidak ada
              pengangkatan  karyawan  tetap.  Karena  pengusaha  akan  cenderung  mempekerjakan  buruh
              kontrak dan outsourcing. Ketika tidak ada karyawan tetap dan banyaknya buruh kontrak yang
              mudah dipecat, dengan sendirinya pesangon dan jaminan sosial seperti pensiun, hari tua, dan
              jaminan kesehatan akan berpotensi hilang

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) tegasnya. . Begitu pula
              nasib  buruh  outsourcing.  Karena,  menurut  Said,  tidak  mungkin  agen  outsourcing  harus
              membayar JKP. Apalagi, kemudian buruh outsourcing hanya dikontrak agen di bawah satu tahun
              atau perusahaan pengguna pekerja outsourcing mengembalikan ke agen sebelum habis masa
              kontraknya. Dari mana uang agen outsourcing? Lalu kemudian siapa yang bayar JKPnya?

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari mana uang agen
              outsourcing? Lalu kemudian siapa yang bayar JKPnya?



              Ringkasan

              Upah  minimum  sektoral  kabupaten  (UMSK),  karyawan  kontrak,  dan  outsourcing  raib  dari
              Omnibus  Law.  Karena  itu,  Serikat  Pekerja  (SP)  menolak  untuk  dilibatkan  pada  pembahasan
              kluster ketenagakerjaan antara Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan
              Pemerintah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, saat
                                                           24
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30