Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 25
Judul Omnibus Law Lindas Buruh
Nama Media Indopos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis nas
Tanggal 2020-09-30 05:31:00
Ukuran 190x260mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 95.760.000
News Value Rp 478.800.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jumlah buruh penerima
UMSK itu puluhan juta orang. Tidak mungkin dalam satu pekerjaan dengan jumlah jam kerja
sama, ada buruh menerima UMK dan yang lainnya UMSK. Ini akan terjadi diskriminasi, tutur Said
Iqbal di Jakarta, Selasa (29/9). Karena itu, bilang Said, tidak adil kalau sektor otomotif seperti
Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel Morowali dan lain-
lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Karena itu, seluruh
dunia ada Upah Minimum Sektoral (UMS) berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri
terhadap produk domestik bruto (PDB) negara
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) ujarnya. Said
mengungkapkan, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup tanpa batasan waktu dan
jenis pekerjaan menjadi masalah serius bagi buruh. Dengan sistem saat ini, bisa jadi tidak ada
pengangkatan karyawan tetap. Karena pengusaha akan cenderung mempekerjakan buruh
kontrak dan outsourcing. Ketika tidak ada karyawan tetap dan banyaknya buruh kontrak yang
mudah dipecat, dengan sendirinya pesangon dan jaminan sosial seperti pensiun, hari tua, dan
jaminan kesehatan akan berpotensi hilang
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) tegasnya. . Begitu pula
nasib buruh outsourcing. Karena, menurut Said, tidak mungkin agen outsourcing harus
membayar JKP. Apalagi, kemudian buruh outsourcing hanya dikontrak agen di bawah satu tahun
atau perusahaan pengguna pekerja outsourcing mengembalikan ke agen sebelum habis masa
kontraknya. Dari mana uang agen outsourcing? Lalu kemudian siapa yang bayar JKPnya?
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari mana uang agen
outsourcing? Lalu kemudian siapa yang bayar JKPnya?
Ringkasan
Upah minimum sektoral kabupaten (UMSK), karyawan kontrak, dan outsourcing raib dari
Omnibus Law. Karena itu, Serikat Pekerja (SP) menolak untuk dilibatkan pada pembahasan
kluster ketenagakerjaan antara Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan
Pemerintah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, saat
24