Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

HERAN TIBA-TIBA PENGATURAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN MASUK RUU
CIPTAKER
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati heran dengan masuknya secara
tiba-tiba pengaturan tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam muatan omnibus
law RUU Cipta Kerja . Apalagi sebelumnya pemerintah mengaku RUU sudah hampir rampung
dan akan segera disahkan.

Sementara pasal-pasal di bidang ketenagakerjaan lainnya, khususnya pengaturan pekerja di
Indonesia, masih banyak yang kontroversial sehingga mendapat penolakan, terutama dari
kalangan pekerja. Lalu tiba-tiba justru memasukan pengaturan tentang perlindungan pekerja
migran, kata dia.

Menurut Mufida, pengaturan perlindungan pekerja migran sudah ada dan cukup baik dalam UU
yang relatif baru yaitu UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Mufida, harusnya yang dilakukan pemerintah adalah segera membuat peraturan
turunan dari UU Perlindungan PMI tersebut melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan untuk pengaturan lebih detail dan teknis dari apa yang sudah ada di UU Nomor
18 Tahun 2017. Dengan demikian upaya perlindungan PMI bisa lebih maksimal. Apalagi masih
banyak kasus-kasus yang dialami oleh PMI baik di luar negeri.

"Selesaikan dulu pekerjaan rumah peraturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017. Buatkan
aturan yang memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja migran kita, sejak dari dalam
negeri maupun setelah bekerja di luar negeri. Masih banyak persoalan perlindungan pekerja
migran yang belum terselesaikan, alih-alih memasukannya dalam RUU Cipta Kerja," kata Mufida.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta 2 dan luar negeri ini juga mempertanyakan apa
filosofi memasukan aturan perlindungan pekerja migran ini ke dalam RUU Cipta Kerja yang
kontroversial. Apalagi selama ini gembar-gembor pemerintah bahwa omnibus law cipta kerja ini
bertujuan untuk menarik investasi khususnya dari luar negeri. Sehingga menjadi kurang relevan
memasukan isu perlindungan pekerja migran ke dalam RUU Cipta Kerja.

"Untuk RUU Cipta Kerja ini lebih baik pemerintah fokus pada muatan pengaturan tentang
ketenagakerjaan di dalam negeri agar lebih memperhatikan aspirasi pekerja dan memberikan
kenyamanan bagi para pekerja lokal di dalam negeri," kata Mufida.

Mufuda mencatat perubahan dalam UU pekerja migran yang akan diatur ulang dalam RUU Cipta
Kerja. Ia menerangkan, ada keinginan untuk menghilangkan peran kementerian terkait
penerbitan izin perusahaan penempatan pekerja migran atau surat izin P3MI ke lembaga
pemerintah yang lainnya.

Bagi Mufida, hal tersebut justru akan mengurangi pengontrolan terhadap P3MI, karena lembaga
yg disebut dalam usulan itu sebagai pemerintah pusat bisa jadi lembaga umum yang tidak
mengerti terhadap permasalahan PMI karena menjadi lembaga yang sangat umum mengurus
izin perusahaan umum lainnya.

Terkait perpanjangan izin P3MI ingin dihapuskan karena persyaratan perpanjangannya, ini akan
berdampak buruk terhadap kontrol terhadap kinerja P3MI, termasuk evaluasi, data dan kinerja.
"Ini penting agar pengiriman PMI bisa lebih terkontrol, karena 80 persen permasalahan PMI di
luar negeri karena proses rekrutmen PMI yang buruk," kata dia.

Judul Program IM Japan Kemenaker Dorong Yoseph Jadi Pebisnis Sukses
Dunia Digital
Nama Media investor.id
96