Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 163
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Taufik menuturkan, perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan belum mampu
membayar THR harus membuktikan ketidakmampuan kepada pekerja/buruh lewat laporan
keuangan yang transparan.
Dialog antara perusahaan dan pekerja, kata Taufik, dapat menjadi salah satu solusi bagi
perusahaan yang tidak mampu memberikan THR. Pemda Provinsi Jabar akan menjadi penengah
dalam dialog tersebut untuk mencapai kesepakatan.
"Namun keringanan yang dapat ditolelir sesuai SE Menaker di atas hanya soal waktu
pembayaran. Sedangkan mengenai besaran THR, semua perusahaan di Indonesia wajib
membayar sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," kata dia.
Selanjutnya untuk memberikan layanan pengaduan dalam pelaksanaan pembayaran THR,
Disnakertrans Jabar akan mendirikan Layanan Posko Pengaduan THR di Disnakertrans jabar Jl.
Soekarno-Hatta No. 532 Bandung. Selain itu, posko pengaduan juga didirikan di UPTD Wasnaker
Wilayah I Bogor, UPTD Wasnaker Wilayah II Karawang, UPTD Wasnaker Wilayah III Cirebon,
UPTD Wasnaker Wilayah IV Bandung, dan UPTD Wasnaker Wilayah V Tasikmalaya. Serta layanan
pengaduan melalui Hot Line dengan menghubungi nomor 0811-2121-444.
(Anthika Asmara).
162
