Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

"Sudah dan langsung kita koodinasikan dengan pihak Kemnaker Dirjen Binawas. Kita lapor hari
Selasa kemarin. Rencana akan segera diproses karena sudah kita komunikasikan lansgsung
dengan Pengawasan Kemnaker," jelas dia.

Menurut Anthony, langkah yang bisa dilakukan Dirjen Binawas dengan melakukan inspeksi
mendadak (sidak) atau bersurat terlebih dulu. Sebab, hal tersebut hak dari pengawas.

"Akan tetapi harusnya bisa langsung sidak ke lapangan terkait pelanggaran dugaan anti serikat
tersebut, mengingat anti serikat adalah pelanggaran." jelas dia.

Jawaban manajemen KFC Direktur Fast Food Indonesia Dalimin Juwono mengatakan, Perseroan
dan SPBI telah melewati banyak forum mediasi atau triparti dengan SPBI di Kantor Dinas Tenaga
Kerja, baik Dinas Kota Surabaya maupun Dinas Provinsi Jawa Timur. Sampai saat ini, KFC masih
tetap sesuai dengan koridor ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Perusahaan
pun telah mengadakan kesepakatan untuk perbaikan-perbaikan di tahun 2021 sejak bulan
Januari 2021 dan mencapai puncak kesepakatan pada tanggal 29 Maret 2021.
"Kiranya hasil dari kesepakatan-kesepakatan itu tidak diketahui secara utuh oleh SPBI dan
karenanya dalam aksi demonstrasi pada 12 April 2021 tersebut, perwakilan Perseroan telah
memberikan arahan kepada SPBI untuk berkordinasi dengan SPFFI atas hasil kesepakatan-
kesepakatan perbaikan di tahun 2021," kata dia dalam keterbukaan informasi dikutip, Sabtu, 17
April 2021.

Menurut Dalimin, Perseroan sebelumnya sudah pernah dilaporkan oleh SPBI pada pertengahan
tahun 2020 di Disnaker Provinsi Jawa Timur sehubungan dengan kebijakan penyesuasian upah
yang sudah melalui tahapan hubungan industrial berupa dialog bipartit dengan Serikat Pekerja
Fast Food Indonesia (SPFFI) yang beranggotakan sekitar 9.000 pekerja dari total 14.000 pekerja
KFC.

Kendati demikian, lanjut Dalimin, Perseroan tidak memiliki persoalan dengan Serikat Pekerja.
Bahkan, Perseroan menjalankan hubungan industrial yang baik dan terbuka serta hadir dalam
forum dialog bipartit maupun forum mediasi atau tripartit dengan SPFFI maupun dengan serikat
pekerja lainnya termasuk SPBI.

Solusi dari manajemen KFC soal pembayaran upah dan THR, Terkait dengan besaran nilai gaji,
tunjangan, dan THR yang belum dibayarkan per akhir Desember 2020. Dalimin enggan
menjelaskan secara rinci, namun kata dia, nilai beban gaji dan tunjangan tahun 2020 akan
disampaikan pada akhir bulan April 2021 ketika perusahaan merilis laporan keuangan per akhir
31 Desember 2021.

Sedangkan, nilai beban gaji dan tunjangan yang belum akan dibayarkan sampai 31 Desember
2021 akan terus menurun dan akan disampaikan dalam laporan keuangan 31 Desember 2021
pada akhir Maret 2022. Pada saat itu, kata Dalimin, sangat besar kemungkinan bahwa nilai ini
sudah terselesaikan.

"Sementara untuk THR 2021, akan dibayarkan sesuai ketentuan ketenagakerjaan dan Surat
Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang THR 2021 yaitu 7 hari sebelum hari raya," jelas dia.

Selanjutnya, untuk pembayaran upah di bawa UMK, ia mengungkapkan, bahwa pembayaran
upah yang terjadi sejak bulan April 2020 sudah ada dasar hukum berupa Perpres No. 12 Tahun
2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-9)
sebagai bencana Nasional dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, bahwa pemotongan upah
dapat ditolerasi walaupun secara norma UU No.13 tahun 2003 melanggar hukum.

166