Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 166
negative - Dalimin Juwono (Direktur Fast Food Indonesia) Hasil dari gelar perkara bahwa
permasalah tersebut bukan ranah pengawasan ketenagakerjaan, dipersilahkan untuk
diselesaikan dengan mekanisme UU No. 2 Tahun 2004
Ringkasan
PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) selaku pemegang hak waralaba Kentucky Fried Chicken atau
KFC, dikecam oleh para pekerja yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia,
(SPBI) PT Fast Food Indonesia. Dalam aksinya, mereka memprotes kebijakan pengupahan yang
dilakukan selama pandemi oleh perusahaan pemegang hak waralaba tunggal dengan merek KFC
di Indonesia.
SEJUMLAH FAKTA SOAL KONFLIK PEKERJA DAN MANAJEMEN KFC
- PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) selaku pemegang hak waralaba Kentucky Fried Chicken
atau KFC, dikecam oleh para pekerja yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh
Indonesia, (SPBI) PT Fast Food Indonesia.
Dalam aksinya, mereka memprotes kebijakan pengupahan yang dilakukan selama pandemi oleh
perusahaan pemegang hak waralaba tunggal dengan merek KFC di Indonesia.
Simak beberapa fakta terkait konflik pekerja dengan manajemen KFC yang Limapagi rangkum
berikut ini: Akar masalah menurut pekerja Koordinator SPBI Antony Matondang mengatakan,
dengan alasan pandemi Covid 19, pada bulan april 2020, Fast Food Indonesia mengeluarkan
kebijakan pemotongan upah, menahan (hold) pembayaran upah, kemudian membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) KFC,
serta menunda pembayaran upah lembur buruh.
Padahal sebagai perusahan papan atas berhasil meraup keuntungan triliunan rupiah setiap
tahun. Akan tetapi, kebijakan yang diterapkan untuk buruhnya tidak seindah keuntungan bisnis
yang dicapainya.
"Akibat dari kebijakan ini, sebagian pekerja KFC mendapatkan upah jauh di bawah Upah
Minimum Kota/Kabupaten yang berlaku pada tahun 2020," kata dia dikutip dari keterangan
tertulisnya, Rabu, 14 Maret 2021.
Selain itu, kata Anthony, Fast Food Indonesia juga mengeluarkan kebijakan Penundaan
Pembayaran Tunjangan Kelahiran, Kematian, Pernikahan dan Penghargaan Masa Kerja. Padahal
kebijakan ini sudah ditaungkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Penerapan Jam kerja 28
Jam per minggu bagi pekerja yang dirumahkan dan pekerja store yang tutup sementara.
Tuntutan pekerja kepada manajemen KFC SPBI mendesak agar Fast Food Indonesia segera
mengeluarkan kebijakan pembayaran upah sebagaimana biasanya, dan segera mengembalikan
upah yang selama ini ditahan. Kemudian, menghapus kebijakan pemotongan upah dan hold
upah. Selanjutnya, memberikan THR2021 sesuai Perjanjian Kerja Bersama.
Selain itu, perusahaan juga harus menaikkan upah level staf dan membayarkan upah lemburnya.
SPBI juga meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Dirjen Pembinaan dan
Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan di Fast
Food Indonesia.
Pekerja Laporkan KFC ke Kemnaker Antony mengatakan persoalan ini sudah dilaporkan kepada
Dirjen Pembinaan dan Pengawasan (Binawas) Kementerian Ketenagakerjaan.
165
