Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 239
POLEMIK KARYAWAN KFC MINTA KEADILAN UPAH, BEGINI PENJELASAN
MANAJEMEN
JAKARTA - Direktur PT Fast Food Indonesia Tbk, Dalimin Juwono menjelaskan keluhan dari
Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) pernah diterima pada pertengahan 2020 di
Disnaker Jawa Timur sehubungan kebijakan penyesuaian upah.
Menurutnya, kebijakan tersebut sudah melalui tahapan hubungan industrial berupa dialog dan
bipartit dengan Serikat Pekerja PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC (SPFFI) yang memiliki
anggota kurang lebih 9.000 pekerja dari total sekitar 14.000 pekerja di perseroan.
Daliman menerangkan dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan di perseroan telah diperiksa
dan berdasarkan gelar perkara atas laporan SPBI di Dinas Tenaga Kerja bahwa permasalah
tersebut bukan ranah pengawasan ketenagakerjaan.
"Permasalahan ini dipersilahkan untuk diselesaikan dengan mekanisme UU Nomor 2 Tahun
2004," demikian dalam keterbukaan informasi BEI, Sabtu (17/4/2021).
"Pembayaran upah di bawah UMK yang terjadi sejak bulan April 2020 sudah ada dasar hukum
berupa Perpres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional dan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan
kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 serta adanya PB
Nomor 035/P/LCA-KFC/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang pemotongan upah selama COVID-
19, dapat ditoleransi walaupun secara norma UU Nomor 13 tahun 2003 melanggar hukum."
"Sampat saat ini perusahaan masih tetap sesuai dengan koridor ketentuan peraturan
ketenagakerjaan yang berlaku," ujar Daliman.
Perseroan juga sudah mengadakan kesepakatan untuk perbaikan-perbaikan pada 2021 dengan
SPFFI sejak Januari 2021 dan mencapai puncak kesepakatan pada 29 Maret 2021. Sebelumnya,
Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) SBT PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST)
menggelar aksi demonstrasi di depan gerai KFC Gelael, MT Haryono, Jakarta, Senin (12/4/2021).
Koordinator SPBI Antony Matondang mengatakan bahwa PT. Fast Food Indonesia, Tbk
mengeluarkan kebijakan pemotongan upah dan hold upah, dan membayar THR tidak sesuai
dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) KFC, dan menunda pembayaran upah lembur
buruh.
"Kami meminta PT. Fast Food Indonesia, Tbk, segera mengeluarkan kebijakan pembayaran upah
sebagaimana biasanya, dan segera mengembalikan upah yang selama ini di hold," kata Antony.
SPBI juga menegaskan agar Tunjungan Hari Raya 2021 diberikan sesuai Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) serta menaikkan upah level staff dan membayarkan upah lembur. Pihaknya
mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Dirjen Binawas untuk melakukan
pemeriksaan dugaan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan di PT. Fast Food Indonesia Tbk.
238
