Page 244 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Direktur Fast Food Indonesia Dalimin Juwono mengatakan, Perseroan dan SPBI telah melewati
banyak forum mediasi atau triparti dengan SPBI di Kantor Dinas Tenaga Kerja, baik Dinas Kota
Surabaya maupun Dinas Provinsi Jawa Timur. Sampai saat ini, KFC masih tetap sesuai dengan
koridor ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Perusahaan pun telah mengadakan
kesepakatan untuk perbaikan-perbaikan di tahun 2021 sejak bulan Januari 2021 dan mencapai
puncak kesepakatan pada tanggal 29 Maret 2021.

"Kiranya hasil dari kesepakatan-kesepakatan itu tidak diketahui secara utuh oleh SPBI dan
karenanya dalam aksi demonstrasi pada 12 April 2021 tersebut, perwakilan Perseroan telah
memberikan arahan kepada SPBI untuk berkordinasi dengan SPFFI atas hasil kesepakatan-
kesepakatan perbaikan di tahun 2021," kata dia dalam keterbukaan informasi dikutip, Sabtu, 17
April 2021.

Menurut Dalimin, Perseroan sebelumnya sudah pernah dilaporkan oleh SPBI pada pertengahan
tahun 2020 di Disnaker Provinsi Jawa Timur sehubungan dengan kebijakan penyesuasian upah
yang sudah melalui tahapan hubungan industrial berupa dialog bipartit dengan Serikat Pekerja
Fast Food Indonesia (SPFFI) yang beranggotakan sekitar 9.000 pekerja dari total 14.000 pekerja
KFC.

Kendati demikian, lanjut Dalimin, Perseroan tidak memiliki persoalan dengan Serikat Pekerja.
Bahkan, Perseroan menjalankan hubungan industrial yang baik dan terbuka serta hadir dalam
forum dialog bipartit maupun forum mediasi atau tripartit dengan SPFFI maupun dengan serikat
pekerja lainnya termasuk SPBI.

Terkait dengan besaran nilai gaji, tunjangan, dan THR yang belum dibayarkan per akhir
Desember 2020. Dalimin enggan menjelaskan secara rinci, namun kata dia, nilai beban gaji dan
tunjangan tahun 2020 akan disampaikan pada akhir bulan April 2021 ketika perusahaan merilis
laporan keuangan per akhir 31 Desember 2021.

Sedangkan, nilai beban gaji dan tunjangan yang belum akan dibayarkan sampai 31 Desember
2021 akan terus menurun dan akan disampaikan dalam laporan keuangan 31 Desember 2021
pada akhir Maret 2022. Pada saat itu, kata Dalimin, sangat besar kemungkinan bahwa nilai ini
sudah terselesaikan. "Sementara untuk THR 2021, akan dibayarkan sesuai ketentuan
ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang THR 2021 yaitu 7 hari sebelum
hari raya," jelas dia.

Sementara untuk pembayaran upah di bawa UMK, ia mengungkapkan, bahwa pembayaran upah
yang terjadi sejak bulan April 2020 sudah ada dasar hukum berupa Perpres No. 12 Tahun 2020
tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-9) sebagai
bencana Nasional dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, bahwa pemotongan upah dapat
ditolerasi walaupun secara norma UU No.13 tahun 2003 melanggar hukum.

"Namun seiring dengan naiknya tren pendapatan Perseroan dan kesepakatan dengan SPFFI
maka Perseroan berencana untuk melakukan penyesuasian kebijakan dan mulai untuk
memberikan upah normal untuk pekerja terhitung sejak bulan April 2021," tukasnya.

Ia menuturkan bahwa Perseroan juga telah bersepakat dengan SPFFI dan berencana untuk
melunasi kewajiban atas karyawan seiring dengan harapan akan naiknya tren pendapatan
Perseroan dan setelah mencapai suatu target pendapatan tertentu yang disepakati SPFFI.

Oleh karena itu, menanggapi dugaan adanya pelanggaran norma ketenangankerjaan di
Perseroan, Dalimin menyatakan, bahwa Perseroan telah diperiksa dan dapat diberikan toleransi
berdasarkan gelar perkara atas laporan SPBI.

"Hasil dari gelar perkara bahwa permasalah tersebut bukan ranah pengawasan ketenagakerjaan,
dipersilahkan untuk diselesaikan dengan mekanisme UU No. 2 Tahun 2004," pungkasnya.
243