Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

"Ini untuk membuktikan perusahaan mengalami dampak pandemi Covid-19," kata Syawaludin
kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).
Keterbukaan laporan keuangan itu bisa dilakukan di antara manajemen perusahaan dan tenaga
kerja yang diwakili serikat buruh atau serikat pekerja. Kesepakatan dua pihak kemudian
dilaporkan kepada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali.

'ltu akan menjadi bahan pertimbangan yang memungkinkan THR bisa diberikan maksimal pada
H-1 Lebaran," kata dia. Syawaludin mengimbau kepada badan usaha atau perusahaan di
Kabupaten Boyolali menepati semua ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
tersebut.

Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali akan menerima aduan mengenai THR. Pos
pengaduan dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali. Tim khusus dari dinas ini akan memantau
penyaluran THR mulai H-10 Lebaran.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut mengatur berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016 tentang
Hinjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan, pemberian THR
keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan kepada pekerja.

THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu
bulan secara terus-menerus atau lebih serta pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan
kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja. Nilai THR juga dijelaskan dalam surat
edaran tersebut.

THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Bagi
perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberi THR
keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan, gubernur dan bupati atau wali kota
diminta mengambil langkah untuk mengatasinya.
Langkah mengatasi antara lain memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha berdialog
dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan
dan dengan iktikad baik.

Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021.

Kepala daerah bisa meminta perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan membayar
THR keagamaan tahun 2021 secara tepat waktu kepada pekerja atau buruh berdasarkan laporan
keuangan internal perusahaan yang transparan.

240