Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 257
Ringkasan
Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja dan buruh di perusahaan tak lagi bisa
dicicil. Perusahaan diminta membayar penuh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengatakan, perusahaan perlu memperhatikan Surat Edaran
(SE) Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah Nomor M/6/ HK.04/IV/2021.
ATURAN THR KEMBALI NORMAL
Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja dan buruh di perusahaan tak lagi bisa
dicicil. Perusahaan diminta membayar penuh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengatakan, perusahaan perlu memperhatikan Surat Edaran
(SE) Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah Nomor M/6/ HK.04/IV/2021.
Surat itu berisi tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan pada
2021 bagi pekerja/ buruh di perusahaan. THR harus dibayar full. Tidak bisa dicicil.
"Tahun ini tidak bisa dicicil. Dibayar sekaligus. Minimal H-1 sebelum lebaran.Hanya saja memang
masih dibuka peluang bipartit antara pekerja dan pengusaha kalau mereka tidak mampu.Tentu
kan mereka bisa lakukan pembicaraan kalau mereka memang mau tunda," terangnya.
Disebutkan dalam surat edaran tersebut, THR wajib dibayarkan maksimal tujuh hari sebelum
lebaran. "Aturannya kan H-7 hari sebelum lebaran. Kalau memang ditunda, itu H-1 sebelum
lebaran," jelasnya.
Terkait perusahaan yang menggunakan alasan masih terdampak pandemi covid-19, ia berharap
melapor ke Disnaker dan transparan bagi karyawan. Termasuk melapor hasil bipatrit antara
perusahaan karyawan.
"Kan mereka harus buka secara transparan. Harus mempresentasikan letak dampaknya. Apakah
betulbetul terdampak atau tidak. Mereka harus terbuka kepada karyawannya. Harus melapor ke
Disnaker," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PT Makassar Metro Network (MMN) Anwar Toha mengaku,
pihaknya akan mematuhi aturan pembayaran THR 2021. "Kalau di perusahaan kami memang
selalu bayar full. Insyaallah kami tidak ada cicil-cicilan begitu dan kita ontime. Biasa 15 atau 10
hari sebelum lebaran," terangnya.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sulsel, Basri Abbas mengatakan,
tetap merujuk kepada Permenaker No.6/2016 tentang pekerja/buruh.
"Tidak boleh dicicil.
Pada prinsipnya, SPSI tetap mengawal pembagian THR sesuai Permenaker No.6/2016 di mana
pembagian THR satu minggu sebelum hari H dan denda jika ada yang tidak sesuai," terangnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, Latunreng mendukung pemerintah akan
kebijakan pembayaran THR. Hal ini juga untuk meningkatkan daya beli serta kesinambungan
usaha. Ia mengimbau bagi pengusaha untuk membayar THR secara penuh. Mayoritas dari
angggota Apindo akan membayar THR secara penuh.
Adapun perusahaan yang masih ada kendala, termasuk terdampak pandemi covid-19, bisa
menempuh jalur mekanisme bipatrit.
256
