Page 252 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 252
Ringkasan
Perusahaan harus membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan 7 hari sebelum
perayaan Idul Fitri 2021. Jika perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tak mampu
membayar THR wajib melapor ke Disnakertrans. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalbar, Manto menjelaskan, perusahaan harus bisa membuktikan apakah benar mereka
terdampak Covid atau tidak serta tidak mampu membayar THR sesuai peraturan pemerintah.
Jika harus menunda pembayaran THR, jelasnya, perusahaan harus menuangkannya dalam
bentuk kesepakatan tertulis.
DISNAKER CEK KEUANGAN PERUSAHAAN, WAJIB LAPOR JIKA TAK MAMPU BAYAR
THR PADA KARYAWAN
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Perusahaan harus membayar Tunjangan Hari Raya
(THR) kepada karyawan 7 hari sebelum perayaan Idul Fitri 2021. Jika perusahaan yang
terdampak Covid-19 sehingga tak mampu membayar THR wajib melapor ke Disnakertrans.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar, Manto menjelaskan, perusahaan
harus bisa membuktikan apakah benar mereka terdampak Covid atau tidak serta tidak mampu
membayar THR sesuai peraturan pemerintah. Jika harus menunda pembayaran THR, jelasnya,
perusahaan harus menuangkannya dalam bentuk kesepakatan tertulis.
"Kita tentu akan memberi petunjuk untuk kesepakatan dengan serikat buruh atau karyawan yang
bersangkutan. Kalau perusahaan mau menunda, sampai kapan membayarnya. Harus membuat
kesepakatan tertulis," ujar Manto kepada Tribun, Kamis 15 April 2021.
Ia mencontohkan, jika perusahaan dan karyawan sepakat pembayarakan THR tiga hari sebelum
Idul Fitri, maka kesepakatan itu harus dituangkan secara tertulis agar tidak menimbulkan gejolak
dan tidak dikomplain para pekerja.
"Tapi, terhadap perusahaan yang tidak mengikuti ketentuan pembayaran THR, kami harus
meminta laporan keuangannya dulu. Apakah benar terdampak Covid-19. Jangan sampai itu
hanya akal-akalan mereka saja," tegasnya.
Ia mengatakan, berdasarkan data terakhir pekerja terdampak Covid-19 di Kalbar yang telah di-
PHK mencapai 4.231 orang.Karyawan yang dirumahkan mencapai 11.602 orang, karyawan di
sektor informal/bangkrut 2.812 orang. Total keseluruhan karyawan yang terdapak sebanyak
18.645 orang.
Dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan juga akan dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan
atau dilakukan audit internal untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka benar bahwa
memang terdampak Covid-19.
"Tentu bukan hanya soal laporan tertulis saja kita perlu konfirmasi dan tanya langsung ke
karyawan. Tapi dilapangan pengawas lebih tahu metodenya," jelasnya.
Ia mengatakan, Disnakertrans sudah mulai melakukan sosialisasi dari Senin hingga Minggu ini.
Namun peraturan resmi secara tertulis belum dapat.
"Kita sudah melakukan sosialisasi dan kemungkinan belum banyak yang tahu peraturan ini. Kalau
pun sudah ada yang menerima mungkin masih proses internal mereka untuk divalidasi,"jelasnya.
Ia menegaskan kalau ada perusahaan yang memang tidak mampu membayar harus
membutkikan hal tersebut. Diakuinya sampai sejauh ini pihak perusahaan belum siap untuk
251
