Page 253 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 253
melaporkan ketidakmampuannya. Karena persyaratan untuk membuktikan mereka terdampak
Covid-19 banyak.
"Biasanya mereka melapor sudah dekat hari Lebaran. Jadi untuk antisipasi kita membuat posko
THR di tiga titik satu di Kantor Disnakertrans Provinsi, UPT Wilayah 1 Pontianak di seberang
Hotel Kapuas Dharma dan UPT Wasnaker di Sintang," jelasnya. Ia menjelaskan, antisipasi setiap
pengaduan mekanisme secara langsung dan bisa via telepon.
"Biasanya pengaduan itu lebih banyak oleh buruh dan karyawan karena mereka menjadi korban
perusahaan yang lapor biasanya dekat lebaran," jelasnya Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah
melakukan sosialisasi kepada para serikat pekerja dan serikat buruh tentunya dalam hal ini tugas
mereka untuk menyebarkan informasi tersebut.
"Jadi kalau ada yang menerima THR tidak sesuai ketentuan mereka akan lapor ke posko atau
via telepon," ujarnya. Disnakertrans akan menugaskan para pengawas ketenagakerjaan turun
ke perusahaan untuk segera memberikan tindakan sanksi apabila terbukti melanggar.
"Mampu tidaknya mereka membayar THR tetap akan kita kroscek dan perusahan harus
menyiapkan buktinya,"jelasnya.
Terkait rumus pembayaran THR mengikuti pedomanan PP 36 tahun 2021 yang merupakan PP
terbaru tindak lanjut dari Omnibuslaw dan juga ada peraturan menteri terkait tenaga kerja no 6
tahun 2016 soal peritungan pembayaran THR.
"Dalam peritungannya ada perbedaan antara karyawan atau buruh yang masa kerjanya baru
satu tahun bonus hitungannya akan beda dengan karyawan yang masa kerja satu tahun,"
ujarnya. Saat ini, jelas Manto, pandemi Covid-19 belum berakhir dan masih bergejolak.
Menurutnya pasti ada perusahaan yang terdampak Covid-19.
"Karena semua sangat dinamis perusahaan yang terkena dampak harus diidentifikasi satu
persatu diupdate, tapi kami pakai sistem tidak mengejar ke ribuan perusaahan karena
keterbatasan. Jadi kita hanya lalukan sosialisasi cepat perusahaan terkait peraturan pembayaran
THR ini," ujarnya.
Sanksi Menanti Pemantauan terhadap perusahaan juga dilakukan Dinas Penanaman Modal
Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPPMTK-PTSP) Kota Pontianak.
Kepala DPPMTK-PTSP Kota Pontianak, Tinorma Butar Butar, mengatakan memang saat ini masih
belum ada surat edaran yang menyusul dari pemerintah pusat yang mengatur terkait pencairan
dana THR. Meskipun demikian, Tinorma menerangkan biasanya THR akan diberikan kepada
karyawan H-7 sebelum hari raya Idul Fitri.
"Belum ada surat edaran menyusul, tapi biasanya satu minggu sebelum hari raya sudah harus
diberikan THR oleh para pelaku usaha swasta dan pemerintah," ujarnya kepada Tribun.
Tinorma menerangkan, bagi perusahaan yang tidak membayar THR kepada para karyawannya,
tentu juga ada sanksi yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015 tentang
Pengupahan bahwa sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR akan dikenakan sanksi
administrasi, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan usaha.
"Pada PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan itu, sanksi bagi perusahaan yang tidak
membayar THR ialah sanksi administrasi berupa, pertama teguran tertulis. Kedua pembatasan
kegiatan usaha. Ketiga, penghentian sementara sebagian/seluruh alat produksi. Dan keempat
yakni pembekuan kegiatan usaha," jelasnya. Bahkan tidak hanya itu, jika perusahaan yang
terlambat memberikan THR, dikatakannya juga akan dikenakan sanksi.
252
