Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

neutral - Manto (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar) Dalam
peritungannya ada perbedaan antara karyawan atau buruh yang masa kerjanya baru satu tahun
bonus hitungannya akan beda dengan karyawan yang masa kerja satu tahun

positive - Manto (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar) Karena semua
sangat dinamis perusahaan yang terkena dampak harus diidentifikasi satu persatu diupdate, tapi
kami pakai sistem tidak mengejar ke ribuan perusaahan karena keterbatasan. Jadi kita hanya
lalukan sosialisasi cepat perusahaan terkait peraturan pembayaran THR ini

neutral - Tinorma Butar Butar (Kepala DPPMTK-PTSP Kota Pontianak) Belum ada surat edaran
menyusul, tapi biasanya satu minggu sebelum hari raya sudah harus diberikan THR oleh para
pelaku usaha swasta dan pemerintah

neutral - Tinorma Butar Butar (Kepala DPPMTK-PTSP Kota Pontianak) Pada PP nomor 78 tahun
2015 tentang pengupahan itu, sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR ialah sanksi
administrasi berupa, pertama teguran tertulis. Kedua pembatasan kegiatan usaha. Ketiga,
penghentian sementara sebagian/seluruh alat produksi. Dan keempat yakni pembekuan kegiatan
usaha

negative - Tinorma Butar Butar (Kepala DPPMTK-PTSP Kota Pontianak) Pemberian THR H-7.
Kemudian untuk sanksi yang terlambat memberikan THR akan diberikan denda 5% dari total
THR

neutral - Tinorma Butar Butar (Kepala DPPMTK-PTSP Kota Pontianak) Mereka pada dasarnya
sudah paham tentang pembayaran THR sebagai tanggung jawab

positive - Dersi (Kepala Disnakertrans Kabupaten Ketapang) Tadi baru sosialiasi. Dalam hal
pengusaha tidak mampu, maka langkah utamanya ada kesepakatan bersama yang dituangkan
dalam keputusan bersama bipartit antara pekerja dengan pengusaha. Berpedoman pada SE
Menaker ini
negative - Dersi (Kepala Disnakertrans Kabupaten Ketapang) Sebaiknya kita lebih pada
kesepakatan saja, sesuai SE dan peraturan saat ini. Sebaiknya konfirmasi ke pengawas kalau
bicara sanksi

positive - Iwan Setiawan (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian Kapuas
Hulu) Adapun peraturan tersebut sesuai dengan surat edaran tahun 2021 dari Menakertrans
tentang THR, yaitu perusahaan tetap wajib membayar THR keagamaan

neutral - Iwan Setiawan (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian Kapuas
Hulu) Kesepakatan dibuat tertulis dalam bentuk perjanjian antara pekerja atau buruh dengan
pihak perusahaan. Dimana perjanjian tertulis yang berisi kesempatan harus dilaporkan
perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan

neutral - Subandi (Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan
Transmigrasi (Disnaker Intrans) Kabupaten Kapuas Hulu) Mereka hanya putus hubungan sebagai
karyawan perusahaan sawit saja. Dimana awalnya lahan yang dikelola oleh perusahaan sawit
adalah milik masyarakat, Setelah selesai masa pengelolaan tersebut, lalu diserahkan ke
masyarakat lagi, sehingga mereka tidak perlu karyawan lagi
neutral - Subandi (Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan
Transmigrasi (Disnaker Intrans) Kabupaten Kapuas Hulu) Selama 10 tahun barulah lahan itu
dibagikan ke warga masing-masing. Sehingga warga tidak mau menjadi karyawan dan
perusahaan tak butuh karyawan lagi, karena warga sudah bisa mengelola sendiri

250