Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

"Pemberian THR H-7. Kemudian untuk sanksi yang terlambat memberikan THR akan diberikan
denda 5% dari total THR," ungkapnya.
Sejauh ini, diungkapkannya, untuk di wilayah Kota Pontianak masih belum ada laporan dari
perusahaan yang tidak mampu membayar THR. "Mereka pada dasarnya sudah paham tentang
pembayaran THR sebagai tanggung jawab," pungkasnya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Ketapang juga mulai
mensosialisasikan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan RI mengenai pelaksanaan
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2021.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Ketapang, Dersi, menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan pemberian THR termasuk bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR
kepada karyawannya karena alasan masih terdampak pandemi Covid-19. Pihaknya akan merujuk
ke surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan RI.

"Tadi baru sosialiasi. Dalam hal pengusaha tidak mampu, maka langkah utamanya ada
kesepakatan bersama yang dituangkan dalam keputusan bersama bipartit antara pekerja dengan
pengusaha. Berpedoman pada SE Menaker ini," kata Dersi.

Sementara mengenai sanksi jika perusahaan tak membayarkan THR pegawainya, Dersi menilai
pihaknya lebih memilih mengedepankan kesepakatan antar pengusaha dan pekerja (Bipartit).
Karena menurutnya, hal itu sudah sesuai aturan dan tertuang dalam surat edaran Menaker RI.

"Sebaiknya kita lebih pada kesepakatan saja, sesuai SE dan peraturan saat ini. Sebaiknya
konfirmasi ke pengawas kalau bicara sanksi," ujarnya.

Dialog dengan Karyawan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian Kapuas
Hulu, Iwan Setiawan, menyatakan sudah ada aturan dari Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi terkait perusahaan wajib bayar THR kepada karyawannya.

"Adapun peraturan tersebut sesuai dengan surat edaran tahun 2021 dari Menakertrans tentang
THR, yaitu perusahaan tetap wajib membayar THR keagamaan," ujarnya kepada Tribun, Rabu.

Dijelaskannya, untuk perusahaan yang tidak mampu membayar THR sesuai waktu yang
ditentukan, maka ketentuannya adalah perusahaan harus dialog dengan pekerja atau buruh, ada
itikad baik untuk mencapai kesepakatan, laporan keuangan internal perusahaan 2 tahun terakhir
dan transparan, dan kekeluargaan.
"Kesepakatan dibuat tertulis dalam bentuk perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pihak
perusahaan. Dimana perjanjian tertulis yang berisi kesempatan harus dilaporkan perusahaan
kepada Dinas Tenaga Kerja, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi
(Disnaker Intrans) Kabupaten Kapuas Hulu, Subandi menyatakan, adapun ada sejumlah
karyawan di PHK oleh perusahaan perkebunan sawit di masa pandemi Covid-19 bukan
kehilangan pekerjaan.

253