Page 317 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Dialog dengan Karyawan

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian Kapuas Hulu, Iwan Setiawan.
menyatakan sudah ada aturan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait
perusahaan wajib bayar THR kepada karyawannya.

"Adapun peraturan tersebut sesuai dengan surat edaran tahun 2021 dari Menakertrans tentang
THR yaitu perusahaan tetap wajib membayar THR keagamaan." ujarnya kepada Tribun. Rabu.

Dijelaskannya, untuk perusahaan yang tidak mampu membayar THR sesuai waktu yang
ditentukan, maka ketentuannya adalah perusahaan harus dialog dengan pekerja atau buruh, ada
itikad baik untuk mencapai kesepakatan, laporan keuangan internal perusahaan 2 tahun terakhir
dan transparan, dan kekeluargaan.

'Kesepakatan dibuat tertulis dalam bentuk perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pihak
perusahaan. Dimana perjanjian tertulis yang berisi kesempatan harus dilaporkan perusahaan
kepada Dinas Tenaga Kerja, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan." ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi
(Disnaker Intrans) Kabupaten Kapuas Hulu. Subandi menyatakan, adapun ada sejumlah
karyawan di PHK oleh perusahaan perkebunan sawit di masa pandemi Covid-19 bukan
kehilangan pekerjaan.

"Mereka hanya putus hubungan sebagai karyawan perusahaan sawit saja. Dimana awalnya lahan
yang dikelola oleh perusahaan sawit adalah milik masyarakat. Setelah selesai masa pengelolaan
tersebut lalu diserahkan ke masyarakat lagi sehingga mereka tidak perlu karyawan lagi." ujarnya

Subandi menjelaskan, pada saat dikelola oleh perusahaan, belum tau lahan itu milik warga siapa
saja, karena masih dalam satu lahan yang dikelola perusahaan sawit tersebut. Setelah selesai
masa pengelolaan pihak perusahaan barulah dibagikan.

'Selama 10 tahun barulah lahan itu dibagikan ke warga masing-masing. Sehingga warga tidak
mau menjadi karyawan dan perusahaan tak butuh karyawan lagi, karena warga sudah bisa
mengelola sendiri" ungkapnya. (angfoki/nun'nil)

Kita tentu akan memberi petunjuk untuk kesepakatan dengan serikat buruh atau karyawan yang
bersangkutan. Kalau perusahaan mau menunda, sampai kapan membayarnya. Harus membuat
kesepakatan tertulis
Manto

Kepala Dsnakertrans Kalbar

316