Page 316 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Terkait rumus pembayaran THR mengikuti pedomanan FP 36 tahun 2021 yang merupakan PP
terbaru tindak lanjut dari Omnibuslaw dan juga ada peraturan menteri terkait tenaga kerja no 6
tahun 2016 soal peritungan pembayaran THR. 'Dalam peritungannya ada perbedaan antara
karyawan atau buruh yang masa Kerjanya baru satu tahun bonus hitungannya akan beda dengan
karyawan yang masa kerja satu tahun." Ujarnya. Saat ini, jelas Manto, pandemi Covid-19 belum
berakhir dan masih bergejolak. Menurutnya pasti ada perusahaan yang terdampak Covid-19.
"Karena semua sangat dinamis perusahaan yang terkena dampak harus diidentifikasi satu
persatu diupdate. tapi kami pakai sistem tidak mengejar ke ribuan perusahaan karena
keterbatasan. Jadi kita hanya lakukan sosialisasi cepat perusahaan terkait peraturan pembayaran
THR ini" ujarnya

Sanksi Menanti Pemantauan terhadap perusahaan juga dilakukan Dinas Penanaman Modal
Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPP-MTK-PTSP) Kota Pontianak. Kepala
DPPMTK-PTSP Kota Pontianak Tinorma Butar Butar mengatakan memang saat ini masih belum
ada surat edaran yang menyusul dari pemerintah pusat yang mengatur terkait pencairan dana
THR. Meskipun demikian Tinorma menerangkan biasanya THR akan diberikan kepada karyawan
11-7 sebelum hari raya Idul Fitri. 'Belum ada surat edaran menyusul, tapi biasanya satu minggu
sebelum hari raya sudah harus diberikan THR oleh para pelaku usaha swasta dan pemerintah.'
ujarnya kepada Tribisi. Tinorma menerangkan, bagi perusahaan yang tidak membayar THR
kepada para karyawannya. tentu juga ada sanksi yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah
78 tahun 2015 tentang Pengupahan bahwa sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR
akan dikenakan sanksi administrasi, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan usaha.

'Pada PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan itu. sanksi bagi perusahaan yang tidak
membayar THR ialah sanksi Administrasi berupa pertama teguran tertulis. Kedua pembatasan
kegiatan usaha. Ketiga, penghentian sementara sebagian/seluruh alat produksi, Dan keempat
yakni pembekuan kegiatan usaha." jelasnya

Bahkan tidak hanya itu. jika perusahaan yang terlambat memberikan THR, dikatakannya juga
akan dikenakan sanksi. 'Pemberian THR 11-7. Kemudian untuk sanksi yang terlambat
memberikan THR akan diberikan denda 5% dari total THR" ungkapnya.

Sejauh ini diungkapkannya, untuk di wilayah Kota Pcntianak masih belum ada laporan dari
perusahaan yang tidak mampu membayar THR. 'Mereka pada dasarnya sudah paham tentang
pembayaran THR sebagai tanggung jawab." pungkasnva.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Ketapang juga mulai
mensosialisasikan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan RI mengenai pelaksanaan
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2021.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Ketapang Dersi menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan pemberian THR termasuk bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR
kepada karyawannya karena alasan masih terdampak pandemi Covid-19. Pihaknya akan merujuk
ke surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Tadi baru sosialiasi. Dalam hal pengusaha tidak mampu, maka langkah utamanya ada
kesepakatan bersama yang dituangkan dalam keputusan bersama bipartit antara pekerja dengan
pengusaha. Berpedoman pada SE Menaker ini" kata Dersi

Sementara mengenai sanksi jika perusahaan tak membayarkan THR pegawainya. Dersi menilai
pihaknya lebih memilih mengedepankan kesepakatan antar pengusaha dan pekerja (Bipartit).
Karena menurutnya, hal itu sudah sesuai aturan dan tertuang dalam surat edaran Menaker RI.

"Sebaiknya kita lebih pada kesepakatan saja sesuai SE dan peraturan saat ini. Sebaiknya
konfirmasi ke pengawas kalau bicara sanksi." ujarnya

315