Page 315 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

DISNAKER CEK KEUANGAN PERUSAHAAN

Wajib Lapor jika Tak Mampu Bayar THR Cegah Akal-akalan Pengusaha saat Covid

Perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tak mampu membayar Tunjangan Hari Raya
|THR) kepada karyawan wajib melapor ke Disnakertrans. Pasalnya. THR harus dibayarkan 7 hari
sebelum perayaan Idul Fitri 2021.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar Manto menjelaskan, perusahaan
harus bisa membuktikan apakah benar mereka terdampak Covid atau tidak serta tidak mampu
membayar THR sesuai peraturan pemerintah. Jika harus menunda pembayaran THR. jelasnya,
perusahaan harus menuangkannya dalam bentuk kesepakatan tertulis. 'Kita tentu akan memberi
petunjuk untuk kesepakatan dengan serikat buruh atau karyawan yang bersangkutan. Kalau
perusahaan mau menunda, sampai kapan membayarnya. Harus membuat kesepakatan tertulis.'
ujar Manto kepada Tribun. Kamis (15/4).

Ia mencontohkan, jika perusahaan dan karyawan sepakat pembayarakan THR tiga hari sebelum
Idul Fitri, maka kesepakatan itu harus dituangkan secara tertulis agar tidak menimbulkan gejolak
dan tidak dikomplain para pekerja. Tapi, terhadap perusahaan yang tidak mengikuti ketentuan
pembayaran THR. kami harus meminta laporan keuangannya dulu. Apakah benar terdampak
Covid-19. Jangan sampai itu hanya akal-akalan mereka saja, tegasnya
Ia mengatakan, berdasarkan data terakhir pekerja terdampak Covid-19 di Kalbar yang telah di-
PHK mencapai 4.231 orang. Karyawan yang dirumahkan mencapai 11.602 orang, karyawan di
sektor informal/ bangkrut 2.812 orang. Total keseluruhan karyawan yang terdampak sebanyak
18.645 orang.

Dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan juga akan dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan
atau dilakukan audit internal untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka benar bahwa
memang terdampak Covid-19. Tentu bukan hanya soal laporan tertulis saja kita perlu konfirmasi
dan tanya langsung ke karyawan. Tapi dilapangan pengawas lebih tahu metodenya." jelasnya Ia
mengatakan. Disnakertrans sudah mulai melakukan sosialisasi dari Senin hingga Minggu ini.
Namun peraturan resmi secara tertulis belum dapat. 'Kita sudah melakukan sosialisasi dan
kemungkinan belum banyak yang tahu peraturan ini. Kalau pun sudah ada yang menerima
mungkin masih proses internal mereka untuk divalidasi jelasnya

Ia menegaskan kalau ada perusahaan yang memang tidak mampu membayar harus
membuktikan hal tersebut. Diakuinya sampai sejauh ini pihak perusahaan belum siap untuk
melaporkan ketidakmampuannya. Karena persyaratan untuk membuktikan mereka terdampak
Covid-19 banyak. 'Biasanya mereka melapor sudah dekat hari Lebaran. Jadi untuk antisipasi kita
membuat posko THR di tiga titik satu di Kantor Disnakertrans Provinsi. UPT Wilayah 1 Pontianak
di seberang Hotel Kapuas Dharma dan UFT Wasnaker di Sintang." jelasnya Ia menjelaskan,
antisipasi setiap pengaduan mekanisme secara langsung dan bisa via telepon. 'Biasanya
pengaduan itu lebih banyak oleh buruh dan karyawan karma mereka menjadi korban perusahaan
yang lapar biasanya dekat lebaran, 'jelasnya

Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada para serikat pekerja dan
serikat buruh tentunya dalam hal ini tugas mereka untuk menyebarkan informasi tersebut. 'Jadi
kalau ada yang menerima THR tidak sesuai ketentuan mereka akan lapor ke posko atau via
telepon.' ujamva.

Disnakertrans akan menugaskan para pengawas ketenagakerjaan turun ke perusahaan untuk
segera memberikan tindakan sanksi apabila terbukti melanggar. "Mampu tidaknya mereka
membayar THR tetap akan kita kroscek dan perusahaan harus menyiapkan buktinya, jelasnya.

314