Page 312 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 312

Judul               KSBSI Kawal Hak Pekerja
                Nama Media          Tribun Pontianak
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         Pg1&7
                Jurnalis            Ang
                Tanggal             2021-04-17 08:16:00
                Ukuran              99x115mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 27.720.000

                News Value          Rp 277.200.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              negative  -  Suherman  (KETUA  Korwil  Konfederasi  Serikat  Buruh  Seluruh  Indonesia  (KSBSI)
              Kalimantan Barat) Kita harap dengan adanya Surat dari Kementerian bahwa THR tidak boleh di
              cicil dapat dilakukan. Kita juga berharap sektor perkebunan dan pertambangan paling lambat
              membayar THR H-7 lebaran



              Ringkasan
              KETUA Korwil Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalimantan Barat. Suherman
              mengatakan pihaknya akan mengawal pembayaran THR tahun ini. Sehingga para pekerja dan
              buruh  menerima  haknya  secara  penuh.  Ia  mengatakan  pihaknya  akan  membuat  posko
              pengaduan.  Apabila  ada  perusahaan  yang  tidak  membayar  THR  akan  didata  dari  jumlah
              pengaduan yang telah ada. 'Kita harap dengan adanya Surat dari Kementerian bahwa THR tidak
              boleh di cicil dapat dilakukan. Kita juga berharap sektor perkebunan dan pertambangan paling
              lambat membayar THR H-7 lebaran." ujarnya.



              KSBSI KAWAL HAK PEKERJA

              KETUA Korwil Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalimantan Barat. Suherman
              mengatakan pihaknya akan mengawal pembayaran THR tahun ini. Sehingga para pekerja dan
              buruh menerima haknya secara penuh.

              Ia mengatakan pihaknya akan membuat posko pengaduan. Apabila ada perusahaan yang tidak
              membayar THR akan didata dari jumlah pengaduan yang telah ada. 'Kita harap dengan adanya
              Surat dari Kementerian bahwa THR tidak boleh di cicil dapat dilakukan. Kita juga berharap sektor
              perkebunan dan pertambangan paling lambat membayar THR H-7 lebaran." ujarnya.

              Ia mengatakan seandainya perusahaan tersebut terdam-pak Covid-19. Hal tersebut tentu harus
              di  kroscek  dan  melibatkan  pengawas  serta  tim  lainnya  untuk  turun  ke  lapangan  untuk
              mengetahui kebenarannya. "Saya contohkan perusahaan retail maupun hotel harus diperiksa
              buktinya. Tim harus turun jangan hanya sendiri, tapi libatkan serikat kerja dan buruh apakah
              benar kondisinya di lapangan, ujarnya.

                                                           311
   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317