Page 364 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

menjelaskan, pemerintah tengah menyelesaikan peraturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Di antaranya, rancangan peraturan
pemerintah tentang penempatan dan pelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang
saat ini posisinya berada di Kementerian Sekretariat Negara.

KETERLIBATAN MULTIPIHAK LINDUNGI PEKERJA PERIKANAN INDONESIA

Butuh keterlibatan multipihak dalam melindungi pekerja perikanan Indonesia. Pemerintah
melalui UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan
turunannya, yang kini dalam tahap penyelesaian, akan berdampak signifikan jika didukung
berbagai pihak, termasuk swasta dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal tersebut mengemuka pada webinar "Mempertanyakan Komitmen Multi-Pihak dalam
Melindungi ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing " pada Rabu-Kamis (14-15 April 2021) yang
digagas oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh IOJI menunjukkan, saat ini masih terjadi praktik-praktik
eksploitasi terhadap ABK Indonesia di kapal ikan asing. Pemerintah, akademisi, kelompok
masyarakat sipil, swasta, dan masyarakat, juga ABK migran diharapkan mampu bersinergi untuk
menjawab masalah pelik tersebut.

IOJI menyoroti 5 akar permasalahan lemahnya pelindungan ABK Indonesia di kapal asing. Di
antaranya, masih belum ada seperangkat peraturan pelaksanaan UU Nomor 18 tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menjabarkan bentuk-bentuk pelindungan,
duplikasi kewenangan dalam proses rekruitmen dan penempatan, tidak ada basis data ABK
terintegrasi, dan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar Hak Asasi
Manusia dan pelaku kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta masih
rendahnya kesadaran dan pengetahuan ABK mengenai hak-hak dasar.
"Kami menyimpulkan masih terjadi praktik-praktik ilegal dan pelanggaran HAM dari sebelum,
selama, dan setelah ABK bekerja. Menjawab permasalahan yang terjadi, butuh keterlibatan
multipihak; pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat, bahkan kelompok yang terdampak,"
ujar CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa dalam sambutannya.
Sementara itu, dalam laporan Global Estimates of Modern Slavery 2017, Organisasi Buruh
Internasional (ILO) mencatat, secara global terdapat sekitar 2 juta pekerja di sektor perikanan
dan pertanian menjadi korban perbudakan modern.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 1,2 juta orang Indonesia
berprofesi sebagai ABK migran di kapal niaga dan kapal ikan asing. Mereka berpotensi
berkontribusi pada penerimaan devisa negara hingga Rp 151,2 triliun. Miris tentunya, mereka
yang memiliki peran besar terhadap devisa negara, masih mengalami pelanggaran HAM.
Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto
memaparkan, ada 1.450 kasus pelanggaran hukum di kapal ikan asing pada 2020. Angka
tersebut meningkat drastis jika dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu 1.079 kasus pada
2018 dan 1.095 kasus pada 2019. Mayoritas kasus merupakan kasus repatriasi dan kasus terkait
gaji yang tidak dibayarkan.

Direktur Dukungan Penegakan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan IOJI Fadilla Octaviani dalam
penelitiannya mengidentifikasi 10 permasalahan struktural terkait pelanggaran HAM ABK. Salah
satunya karena relasi kuasa yang tidak seimbang antara perusahaan perekrut dan ABK yang
menyebabkan pekerja sudah tidak memiliki posisi tawar dari sejak tahap perekrutan.

363