Page 365 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

"Perjanjian kerja diberikan 1 hari sampai 1 jam sebelum berangkat, mereka tidak diberi
kesempatan berkonsultasi perjanjian kerja dengan siapa pun, balikan dipaksa untuk
menandatangani surat pernyataan akan membayar denda apabila tidak menyelesaikan masa
kerja," ucap Fadilla.

Peraturan turunan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang hadir sebagai pembicara kunci menjelaskan,
pemerintah tengah menyelesaikan peraturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Di antaranya, rancangan peraturan pemerintah tentang
penempatan dan pelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang saat ini posisinya
berada di Kementerian Sekretariat Negara.

Meskipun belum menyeluruh, penyusunan rancangan peraturan pemerintah telah mengacu pada
ILO Maritime Labor Convention, ILO C188 on Work in Fishing Convention, dan berbagai
peraturan perundang-undangan nasional lain di bidang pelayaran, kelautan, dan perikanan.
Kementerian Ketenagakerjaan juga tengah mengusahakan kerja sama bilateral dengan negara
penempatan melalui nota kesepahaman (MoU). Bekerja sama dengan ILO untuk peningkatan
kapasitas SDM pengawas, melakukan inspeksi bersama antara pengawas ketenagakerjaan dan
pengawas perikanan, serta melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap perusahaan yang
menempatkan pekerja migran perikanan sehingga dalam operasionalnya tidak melanggar
aturan.

Seiring upaya mewujudkan tata kelola ABK migran, Ida berharap, potensi laut nasional dan yang
ada di dalamnya mutlak dilakukan untuk kepentingan Bersama. "Saya berharap untuk terus
berkolaborasi dalam memberikan pelindungan kepada awak kapal perikanan yang bekerja di
kapal asing, mulai dari sebelum hingga selesai bekerja sehingga mereka nantinya dapat bekerja
secara layak dan tentunya terlindungi."

Masalah penting

Keterlibatan multipihak juga dikatakan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Ramdhani. "Permasalahan ABK migran tidak dapat diselesaikan secara 1 pihak/1
institusi, diperlukan upaya serius dan kolaborasi yang ekstensif. BP2MI memberikan
penghargaan kepada ABK, sebagai pahlawan devisa Indonesia yang menyumbang remitensi
sebesar Rp 158,9 triliun atau setara dengan 7 persen dari nilai APBN Indonesia. Oleh karena itu,
Pemerintah Indonesia sangat serius dalam perbaikan tata kelola pelindungan pekerja migran
Indonesia, termasuk ABK."

Benny menyoroti lima masalah penting yang harus mendapat perhatian serius. Di antaranya,
tidak adanya data tunggal tentang ABK, carut marut tata kelola pelindungan ABK, tidak adanya
kontrol memadai oleh negara, penempatan ABK oleh perusahaan perekrut yang tidak melalui
mekanisme sesuai UU, serta perjanjian kerja laut (PKL) yang tidak memihak kepada ABK.

Founding Director Stanford Center for Human Rights and International Justice (CHRIJ) David
Cohen dalam sambutannya menerangkan, penyelesaian masalah perdagangan manusia dan
perbudakan modern, khususnya di sektor perikanan terbilang sulit, karena memiliki tantangan
tersendiri.

Cohen juga menyampaikan, melihat kasus pelanggaran HAM yang menimpa ABK Indonesia
beberapa tahun terakhir, Stanford Center for Ocean Solutions dan CHRIJ berkolaborasi dengan
IOJI untuk berusaha menyelesaikan masalah ini. Tidak hanya memperkuat kerangka hukum dan
melindungi HAM, tetapi juga mengadvokasikan transparansi pada rantai pasok perikanan dengan
harapan dapat mencegah segala bentuk eksploitasi ke depannya.

364