Page 363 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Judul Keterlibatan Multipihak Lindungi Pekerja Perikanan Indonesia
Nama Media Kompas
Newstrend Perlindungan ABK
Halaman/URL Pg3
Jurnalis BYU
Tanggal 2021-04-17 05:35:00
Ukuran 266x354mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 307.230.000

News Value Rp 1.536.150.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Mas Achmad Santosa (CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)) Kami
menyimpulkan masih terjadi praktik-praktik ilegal dan pelanggaran HAM dari sebelum, selama,
dan setelah ABK bekerja. Menjawab permasalahan yang terjadi, butuh keterlibatan multipihak;
pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat, bahkan kelompok yang terdampak," ujar

neutral - Fadilla Octaviani (Direktur Dukungan Penegakan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan
IOJI) Perjanjian kerja diberikan 1 hari sampai 1 jam sebelum berangkat, mereka tidak diberi
kesempatan berkonsultasi perjanjian kerja dengan siapa pun, balikan dipaksa untuk
menandatangani surat pernyataan akan membayar denda apabila tidak menyelesaikan masa
kerja,

neutral - Benny Ramdhani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI))
Permasalahan ABK migran tidak dapat diselesaikan secara 1 pihak/1 institusi, diperlukan upaya
serius dan kolaborasi yang ekstensif. BP2MI memberikan penghargaan kepada ABK, sebagai
pahlawan devisa Indonesia yang menyumbang remitensi sebesar Rp 158,9 triliun atau setara
dengan 7 persen dari nilai APBN Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia sangat serius
dalam perbaikan tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia, termasuk ABK.

positive - David Cohen (Founding Director Stanford Center for Human Rights and International
Justice (CHRIJ)) Bekerja sama, kolaborasi antara masyarakat sipil, pekerja itu sendiri,
pemerintah, dan sektor usaha di industri perikanan betul-betul memiliki peluang besar untuk
kemajuan, tidak hanya di Indonesia

Ringkasan

Butuh keterlibatan multipihak dalam melindungi pekerja perikanan Indonesia. Pemerintah
melalui UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan
turunannya, yang kini dalam tahap penyelesaian, akan berdampak signifikan jika didukung
berbagai pihak, termasuk swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Hal tersebut mengemuka
pada webinar "Mempertanyakan Komitmen Multi-Pihak dalam Melindungi ABK Indonesia di Kapal
Ikan Asing " pada Rabu-Kamis (14-15 April 2021) yang digagas oleh Indonesia Ocean Justice
Initiative (IOJI). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang hadir sebagai pembicara kunci
362