Page 376 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 376
Berarti tak lagi dicicil atau dipotong seperti tahun lalu. Sebab, tahun 2020 pemerintah telah
memberi banyak keringanan dan stimulus kepada para pengusaha.
Kita tahu, masih banyak perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19. Akibatnya, tidak
mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Menaker berharap gubernur dan bupati/wali kota memberi solusi dengan mewajibkan pengusaha
melakukan dialog dengan pekerja. Tujuannya mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara
kekeluargaan dan dengan iktikad baik.
Perusahaan bersangkutan juga harus dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar
THR sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan internal 2 tahun terakhir
secara transparan. Jadi tidak bisa seenaknya mengaku kesulitan keuangan tapi pemilik dan
keluarga masih bisa berfoya-foya.
Ada semangat kesetiakawanan sosial yang menjadi misi pemberian THR ini. Kita tahu bahwa
setiap menjelang hari raya, pengeluaran keluarga menjadi lebih besar dari biasa.
Keberadaan THR ini membantu pekerja atau buruh merayakan Hari Kemenangan bersama
keluarganya. Meskipun mudik resmi dilarang, pengeluaran besar tetap tak terelakkan.
Sesuai aturan, THR paling lambat dibayarkan tujuh hari menjelang hari raya keagamaan atau H-
7 Lebaran. Namun, pemerintah selalu menyarankan bahwa jauh lebih baik jika diberikan dua
minggu sebelumnya atau H-14 Lebaran.
Saran serupa juga disampaikan kalangan legislatif. Tentu anjuran ini bukan tanpa alasan karena
memang lebih cepat lebih baik dalam urusan penganggaran.
Terlebih Permenaker sudah menetapkan sanksi berupa denda bagi mereka yang telat
membayarkan THR. Denda ini tak menghilangkan kewajiban pengusaha memberikan tunjangan
hari raya tersebut.
Misi lain daripada pemberian THR ini adalah mendongkrak daya beli masyarakat yang pada
gilirannya memutar roda perekonomian. Keyakinan Menteri Keuangan Sri Mulyaniini juga diamini
para ekonom yang melihat bahwa lebih dari separuh ekonomi Indonesia disusun oleh konsumsi
masyarakat. (*).
375
