Page 379 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 379
Direktur PT Fast Food Indonesia Tbk Justinus Dalimin Juwono akhirnya buka suara soal aksi
tersebut. Ia menegaskan, pekerja yang demo kemarin tidak mewakili suara serikat pekerja
restoran KF di seluruh Indonesia.
"Itu serikat pekerja lain, yang kita tidak tahu.
Kita ada Serikat Pekerja Fast Food Indonesia (SPFFI)," kata Justinus kepada CNBC Indonesia,
Selasa (13/4). SPFFI merupakan serikat buruh yang menjadi anggota dari SPBI. Ia menegaskan
ihwal persoalan kebijakan perusahaan yang terkait para pekerja sudah disampaikan,
dirundingkan, dan ada kesepakatan dengan SPFFI. Ia menegaskan segala persoalan sudah
selesai dibahas dengan serikat pekerja.
"Jadi sudah ada pembicaraan klarifikasi sama serikat pekerja kita sudah beres dengan serikat
pekerja kita. Sudah tuntas," katanya.
Persoalan-persoalan yang sempat dibahas antara pihak manajemen KFC dengan SPFFI antara
lain soal penundaan THR, pemangkasan gaji dan sebagainya sudah dikomunikasikan dan
disepakati.Kebijakan itu karena upaya dari manajemen agar tetap bertahan di tengah tekanan
pandemi covid-19, agar tak ada PHK.
"Kita nggak tahu tiba-tiba demo, dia (SPBI) tak mewakili karyawan kita," katanya.
"Jadi sudah clear sejak lama, kesepakatan sejak lama, seperti THR sudah kita bayarkan, untuk
tahun ini belum kan nanti Mei," katanya.
Berdasarkan keterangan resmi SPBI yang diterima CNBC Indonesia, kebijakan yang selama ini
diterapkan PT Fast Food Indonesia kepada para buruhnya dianggap tidak adil. SPBI menjelaskan,
pada April 2020 lalu perusahaan mengeluarkan kebijakan pemotongan dan penahanan upah.
Bahkan, Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian
Kerja Bersama (PKB).
"Akibat dari kebijakan ini, sebagian pekerja KFC mendapatkan upah jauh di bawah upah
minimum kota atau kabupaten yang berlaku tahun 2020," jelas SPBI.
Selain itu, pemilik waralaba tunggal untuk merek KFC ini juga mengeluarkan kebijakan
penundaan pembayaran tunjangan kelahiran, kematian, pernikahan, dan penghargaan masa
kerja.
"Padahal kebijakan ini sudah dituangkan dalam PKB dan penerapan jam kerja 28 jam per minggu
bagi pekerja yang dirumahkan dan pekerja store yang tutup sementara," jelasnya. SPBI
menjelaskan situasi ini telah dialami para pekerja dan buruh selama hampir satu tahun sejak
pandemi Covid-19. Bahkan, para pekerja dan buruh merasa belum mendapatkan kejelasan
terkait hal itu.
"Hingga hari ini belum ada kejelasan, kapan semua ini akan dibayarkan dan dihentikan oleh
pengusaha kepada pekerja.
Di balik cita rasa KFC Jagonya Ayam, terselip duka dan air mata ekonomi pekerja KFC di tengah
wabah pandemi," katanya. Merespons situasi tersebut, para pekerja dan buruh menuntut
mengeluarkan kebijakan terkait pembayaran upah dan segera mengembalikan upah yang selama
ini ditahan.
"Memberikan tunjangan hari raya 2021 sesuai PKB KFC, memberikan hak tunjangan-tunjangan
dan penghargaan masa kerja, menaikkan upah level staf, bayarkan upah lemburnya," jelasnya.
Terakhir, kalangan pekerja dan buruh meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan melakukan
pemeriksaan dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan di PT Fast Food Indonesia Tbk.
378
